RAGAMUTAMA.COM – JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan sikap tegasnya terkait pajak kendaraan bermotor. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor di wilayahnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru akan gencar mengejar para penunggak pajak kendaraan, mereka yang telah menikmati berbagai fasilitas negara tanpa memenuhi kewajiban membayar pajak.
“Mereka sudah mendapatkan fasilitas, sudah menikmati berbagai kemudahan yang disediakan, masakan enggan membayar pajak?” ujar Pramono saat menghadiri acara Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta pada hari Minggu (27/4) di Jakarta.
Menurut Pramono, prioritas utama pemerintah adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, contohnya melalui program pemutihan ijazah, bukan keringanan pajak untuk kendaraan.
Ia menambahkan, sebagian besar penunggak pajak kendaraan bermotor adalah pemilik mobil yang memiliki lebih dari satu kendaraan, sehingga dinilai tidak layak menerima bantuan atau keringanan.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan secara aktif menindak para penunggak pajak kendaraan. Selain karena mereka dianggap mampu membayar, mereka juga telah merasakan manfaat dari fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
“Bagi warga yang memiliki mobil tetapi tidak membayar pajak, saya tidak akan memberikan pemutihan. Justru, saya akan kejar,” tegas Pramono.
Ia menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Jakarta untuk selalu berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang kurang mampu. Pramono menyadari kesenjangan ekonomi yang signifikan antara si kaya dan si miskin di Jakarta.
Untuk itu, fokus utama kepemimpinannya adalah menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, seperti program pemutihan ijazah, penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah sederhana dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar, serta apartemen dengan harga di bawah Rp 650 juta.
“Dalam menjalankan tugas memimpin Jakarta, saya secara terus terang lebih memprioritaskan masyarakat kalangan bawah agar mendapatkan kemudahan,” ungkapnya. (antara/jpnn)