TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kebijakan pemangkasan anggaran bisa menghemat sekitar US$20 miliar atau sekitar Rp 327 triliun. Angka itu setara dengan sekitar 10 persen dari anggaran tahunan.
Pemangkasan itu, kata Prabowo, dilakukan untuk program yang tidak jelas manfaatnya. Keuangan negara yang dipangkas itu kemudian dialihkan untuk membiayai lebih dari 20 program strategis nasional.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam forum internasional World Governments Summit 2025 yang dilakukan melalui konferensi video pada Kamis, 13 Februari 2025.
“Penghematan yang dialokasikan untuk proyek dan program tanpa strategi yang jelas ini sekarang akan digunakan untuk membiayai lebih dari 20 program strategis bernilai miliaran dolar yang akan mengubah negara ini,” kata Prabowo dipantaui melalui Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat, 14 Februari 2025.
Program yang dimaksud Prabowo tersebut itu yakni investasi dalam industri hilir nikel, bauksit, tembaga, dan mineral penting lainnya. Program lain yaitu menggencarkan pengembangan industri petrokimia yang substansial, serta pusat data AI yang besar.
Pemerintah, kata Prabowo, juga menyalurkan dana ke dalam program-program yang memajukan ketahanan pangan. Tujuannya menjadikan Indonesia sebagai pengekspor pangan dalam beberapa tahun ke depan.
“Bersama dengan inisiatif untuk meningkatkan produksi protein, mendukung akuakultur, dan mengembangkan proyek energi bersih dan terbarukan, dengan memanfaatkan sumber daya mineral dan terbarukan kami yang kaya,” kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.
The World Governments Summit 2025 merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan sejak tahun 2013 di Dubai, Tujuannya untuk mendorong kolaborasi inovatif internasional dalam rangka memajukan pemerintahan dan pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan.
Ada beberapa rangkaian dari acara ini. Salah satunya Forum Ekonomi yang berlangsung dari tanggal 11-13 Februari 2025 di Dubai, PEA. Dalam forum itu, perwakilan Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir.
Kebijakan pemangkasan anggaran merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Melalui intruksi tersebut, pemerintah ingin menghemat anggaran sebesar Rp 306,7 triliun.
Akibat pemangkasan itu, sejumlah kementerian dan lembaga melakukan PHK tenaga honorer. Dua di antaranya Radio Republik Indonesia (RRI) dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI.
Merespons polemik tersebut, Prabowo meminta kementerian keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan rekonstruksi lagi target pemangkasan di tiap kementerian/lembaga. Kemenkeu kemudian melaksanakan penyusunan ulang dan membahasnya dengan para menteri dan kepala lembaga Selasa, 11 Februari 2025. Setelah ditetapkan Kemenkeu, K/L harus membahasnya dengan mitra komisinya masing-masing di DPR untuk dapat persetujuan.
Hasil rekonstruksi membuat target pemangkasan berubah. Ada K/L yang targetnya tetap, ada yang turun, ada pula yang semula tak terdampak pemangkasan, akhirnya terdampak. Misal anggaran Kementerian PPN/Bappenas yang semula ditetapkan kena pangkas Rp 1.077,9 miliar.
Pilihan Editor: Sikap PDIP terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran Prabowo
M Raihan Muzzaki dan Ilona Estherina berkontribusi dalam tulisan ini
