TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi petunjuk bahwa tidak akan ada lagi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi pada 2027. Dia mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan BBM satu harga.
“Saya sampaikan kepada Presiden tentang ini, mungkin dalam waktu dua tahun (2027) kita bisa mencapai (BBM) satu harga,” kata Luhut dalam acara Economic Outlook 2025 yang digelar di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada Kamis, 20 Februari 2025.
Sebelum usulan Luhut menyeruak, pemerintah diketahui telah beberapa kali membahas rencana BBM bersubsidi dihilangkan. Kapan saja? Berikut beberapa di antaranya:
2020: KLHK Sebut Wacana Coret Premium
Pada 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggulirkan wacana penghilangan BBM berjenis Premium dengan dalih untuk mengendalikan pencemaran udara akibat penggunaan kendaraan bermotor. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan KLHK RM Karliansyah mengatakan, kebijakan tersebut dibarengi dengan rencana PT Pertamina (Persero) untuk mengurangi penyaluran Premium.
“Syukur alhamdulillah, Senin malam lalu, saya bertemu dengan direktur operasi Pertamina, beliau menyampaikan per 1 Januari 2021 Premium di Jamali (Jawa, Madura, dan Bali), khususnya itu akan dihilangkan, menyusul kota-kota lainnya di Indonesia,” ucap Karliansyah dalam diskusi virtual, Jumat, 13 November 2020.
Menanggapi wacana itu, Vice President Promotion and Marketing Communication Pertamina Dhollu Arifun Dahlia mengungkapkan bahwa pihaknya belum berupaya menghilangkan Premium. Namun, dalam Program Langit Biru hingga Desember 2020, dilakukan pengurangan titik pasok.
Pertamina pun cenderung mengedukasi masyarakat untuk beralih ke Pertalite. Sosialisasi program bahkan menyeragamkan harga Pertalite dengan Premium. “Kemudian, dua bulan dikurangi menjadi diskonnya Rp800, dua bulan lagi Rp400. Tapi tetap ada Premium sampai Desember,” ujar Arifun.
2021: Perpres Penghapusan Premium Dibahas
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menuturkan bahwa pemerintah terus berupaya membahas peraturan presiden (perpres) terkait penghapusan Premium atau BBM jenis RON (research octane number) 88. Namun, menurut dia, pemerintah belum menetapkan tenggat waktu penyelesaian beleid tersebut meskipun penghapusan BBM bersubsidi secara bertahap bakal dimulai pada 2022.
“Masih dibahas di kementerian terkait,” kata Heru ketika dihubungi pada Rabu, 29 Desember 2021. Sebelumnya, rencana pengalihan BBM diungkapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
ESDM menyampaikan bahwa ada rencana penggantian Premium ke Pertalite mulai 2022 untuk mencapai target bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Nantinya, Pertalite yang memiliki RON 90 juga akan dihapus. Akibatnya, masyarakat bakal menggunakan BBM dengan minimal RON 92 atau Pertamax.
2022: Premium Resmi Dihapus
Pada 2022, Pertamina mengumumkan perusahaan tidak lagi menyalurkan Premium atau BBM beroktan rendah RON 88. Perusahaan minyak negara tersebut hanya akan mengedarkan bahan bakar dengan oktan paling rendah RON 90 atau Pertalite.
“BBM yang disalurkan Pertamina paling rendah RON 90,” ucap Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting ketika dihubungi pada Selasa, 25 Oktober 2022.
Dia menjelaskan, pada Maret 2022, Menteri ESDM telah menetapkan perubahan jenis BBM khusus penugasan jenis bensin minimum RON 88 menjadi jenis BBM khusus penugasan (JBKP) jenis RON 90. Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang JBKP. “Jadi, sudah tidak ada BBM Pertamina di bawah RON 90,” ujar Irto.
Pemerintah pun menyatakan resmi menghapus BBM beroktan rendah jenis RON 88 dan RON 89 dari pasaran. Penghapusan BBM jenis bensin atau gasoline tersebut dimulai pada Minggu, 1 Januari 2023. “Betul (dihapus),” kata Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Saleh Abdurrahman, Selasa, 25 Oktober 2022.
Penghapusan BBM beroktan rendah, seperti Premium itu diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEM/2020.
2023: Wacana Pertalite Diganti Pertamax Green 92
Pada 2023, Pertamina berencana menghapus BBM beroktan RON 90 atau Pertalite mulai 2024. Adapun Pertalite adalah BBM bersubsidi dari pemerintah.
“Kami lanjutkan sesuai dengan rencana Program Langit Biru tahap kedua, di mana BBM subsidi kita naikkan dari RON 90 ke 92. Karena aturan KLHK itu menyatakan nomor oktan yang boleh dijual di Indonesia minimal 91,” ucap Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu, 30 Agustus 2023.
Nicke juga menyatakan bahwa Pertamina berencana mengeluarkan produk Pertamax Green 92 pada 2024. Produk tersebut adalah campuran antara Pertalite dengan etanol.
“Oleh karena itu, mohon dukungannya di tahun 2024, kami akan mengeluarkan (produk) lagi yang kami sebut Pertamax Green 92. Sebetulnya ini Pertalite kita campur dengan etanol, naik oktannya dari 90 menjadi 92,” ujar Nicke.
Nantinya, lanjut dia, Pertamina akan fokus memasarkan Pertamax Green 92, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo. “Pertamax Green 92 dengan mencampur (RON) 90 dan 7 persen etanol, kami sebut e7. Kedua, Pertamax Green 95, mencampur Pertamax dengan 8 persen etanol, ketiga Pertamax Turbo,” kata Nicke.
2024: Tiga Opsi Atur Subsidi BBM, Termasuk Diganti BLT
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya menyiapkan tiga formulasi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menerapkan subsidi BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran. Menurut dia, banyak masyarakat dengan ekonomi di atas rata-rata justru yang menikmati subsidi tersebut.
“Ternyata mobil-mobil mewah pun memakai BBM bersubsidi. Akhirnya, Pak Prabowo membentuk tim yang bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, di mana kami (Kementerian ESDM) yang ditugaskan sebagai ketua tim,” ucap Bahlil dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 November 2024.
Bahlil menjelaskan, salah satu formulasi yang diusulkan adalah mengalihkan subsidi BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Namun, menurut dia, langkah tersebut akan berdampak pada banyak sektor, seperti transportasi umum; usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); serta fasilitas umum, misalnya sekolah dan rumah sakit, yang sebelumnya menerima subsidi, tetapi nantinya tidak.
“Apakah ini semua kita alihkan ke BLT? Kalau ini kita alihkan, maka rumah sakit, sekolah, gereja, masjid yang selama ini mendapatkan subsidi, berarti nggak dapat,” ujar Bahlil.
Bahlil juga menguraikan, alternatif usulan lain, yaitu tetap memberikan subsidi kepada fasilitas umum untuk menahan laju inflasi, sedangkan sebagian dana akan dialokasikan untuk BLT. Sementara itu, untuk formulasi ketiga, lanjut dia, pihaknya menyarankan skema yang melibatkan kenaikan harga pada sebagian subsidi berbentuk barang.
Namun, dia belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai formulasi-formulasi yang diusulkan itu. Pasalnya, dia harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden, lalu setelah ada keputusan, rencana tersebut akan diumumkan kepada publik.
“Karena masih dalam pembahasan, tunggu kami laporkan kepada Bapak Presiden dulu. Kalau sudah putus, baru kami laporkan kepada Bapak dan Ibu Anggota (DPR) yang terhormat,” kata Bahlil.
2025: Penyaluran Subsidi Langsung dengan Memanfaatkan AI
Terkait wacana penghapusan BBM bersubsidi pada 2027, Luhut mengatakan, subsidi nantinya akan diberikan langsung kepada rakyat yang memang membutuhkan. “Subsidi untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya,” ucap Luhut.
Lebih lanjut, menurut dia, penyaluran subsidi energi juga bisa dipermudah dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). “Kita punya teknologi sekarang. AI itu sangat bagus, sehingga Pertamina bisa segera mengidentifikasi, apakah mobil dengan nomor kendaraan ini memenuhi syarat untuk menerima jenis bensin ini. Kendaraan ini memenuhi syarat, yang ini tidak, atau semacamnya,” ujar Luhut.
Ervana Trikarinaputri, Riri Rahayu, Fransisca Christy Rosana, Tim Tempo berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Harga BBM di Berbagai Negara
