TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait segera menyelesaikan blueprint peta jalan program 3 juta rumah. Pasalnya, Apersi perlu mengetahui rumusan program pembangunan rumah di desa, kota, dan pesisir, berikut aturan dan ketentuannya. Dengan begitu, Apersi bisa ambil peran yang tepat dalam program tersebut.
“Harusnya kementerian ini sudah punya blueprint 3 juta rumah di pedesaan dan di perkotaan. Itu sampai sekarang kami belum tahu,” kata Junaidi saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 Februari 2025.
“Belum ada blueprint, kami bekerja belum jelas. Tidak ada acuan.”
Program 3 juta rumah per tahun merupakan program yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres 2024. Prabowo akan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan. Karena itu, Prabowo membentuk Kementerian PKP. Sebelumnya, urusan perumahan di era Presiden Jokowi berada di bawah komando Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Belum terbitnya blueprint peta jalan program 3 juta rumah hingga lewat 100 hari kerja pemerintahan Prabowo yang jatuh pada 28 Januari lalu menjadi sorotan Dosen Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga. Terlebih, sejak awal Nirwono sudah mengingatkan agar rencana induk program 3 juta rumah dimatangkan agar program ini terealisasi. Menurut dia, rencana induk diperlukan untuk menyamakan persepsi tentang program 3 juta rumah, terutama antara pemerintah pusat dengan daerah.
“Bagaimana mau kerja kalau rencana induk belum ada? Ini kan terkait dengan informasi ke daerah yang mau dibangun,” kata Nirwono kepada Tempo.
Menurut Nirwono, seharusnya program 3 juta rumah—terutama program 2 juta rumah di pedesaan—sudah dimulai masuk tahap sosialisasi. “Disosialisasikan, dicek benar-benar butuh tidak? Di kota mana, berapa jumlahnya? Itu akan tergambar kalau ada rencana induk,” kata dia.
Komisi V DPR RI sudah menagih dokumen peta jalan ataupun blueprint program 3 juta rumah kepada Kementerian PKP saat rapat kerja di DPR pada Selasa, 3 Desember 2024. Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda mengatakan blueprint menjadi hal penting untuk memberi kepastian kepada masyarakat.
Lokot Nasution, Anggota Komisi V Fraksi Demokrat, menagih hal yang sama. Namun, tak cuma cetak biru, Lokot meminta Kementerian PKP menyusun matriks kerja. Ia mengatakan matriks kerja menjadi penting karena program 3 juta rumah merupakan pekerjaan teknis. Selain itu, dengan adanya matriks, Komisi V bisa mengetahui dukungan apa yang mesti diberikan untuk kerja-kerja Kementerian PKP. “Kami juga tidak mau masyarakat melihat program 3 juta rumah sebatas guyonan,” tutur Lokot
Kemudian, pada awal Januari, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan dokumen blueprint akan disampaikan saat rapat bersama Komisi V. Saat itu, ia berujar dokumen masih disiapkan sembari menunggu masa reses DPR selesai.
Namun teranyar, ketika ditanya Tempo usai rapat bersama Komisi V DPR pada Kamis, 6 Februari 2025, Fahri mengatakan blueprint akan disampaikan dalam rapat kerja berikutnya. “Kan di raker yang akan datang,” ujarnya.
Adapun sebelumnya, melalui keterangan tertulis pada 15 Januari 2025, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa peta jalan program 3 juta rumah masih disiapkan. Adapun salah satu fokus yang bakal dieksekusi kementeriannya adalah program Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.
Ara juga akan mendorong penetapan pembangunan rumah di perkotaan yang terintegrasi moda transportasi umum sebagai proyek strategis nasional (PSN). Selebihnya, ia menginstruksikan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah fokus mencari investor luar negeri.
Pilihan Editor: Apa Dampaknya Jika Pemerintah Mematok Harga Gabah di Tingkat Petani
