TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta Achmad Nur Hidayat angkat bicara soal Instruksi Presiden Prabowo soal pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah. Ia menilai kebijakan itu tidak akan efektif karena tak menyentuh masalah mendasar yakni struktur kabinet yang besar dan kompleks.
Padahal, menurut dia, perampingan kementerian dan lembaga negara dapat menjadi solusi efisiensi yang lebih substansial. “Kabinet yang terlalu gemuk akan mengakibatkan pemborosan anggaran dalam bentuk biaya operasional, tunjangan, hingga birokrasi yang semakin berbelit,” ujar Achmad seperti dikutip dari Antara, Senin, 10 Februari 2025. “Pemerintahan Prabowo harus berani mengevaluasi kembali efektivitas kementerian dan lembaga yang ada.”
Ia menilai kabinet yang terlalu gemuk tersebut karena terlalu dipengaruhi oleh kompromi politik daripada kebutuhan fungsional pemerintahan. Akibatnya koordinasi kebijakan menjadi tidak efisien dan membebani anggaran negara.
Achmad juga menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran yang tak disertai dengan strategi agar tak menghambat kinerja kementerian dan program pemerintah yang telah dirancang sebelumnya. Menurut dia, efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemotongan belanja negara, tetapi juga pada optimalisasi penggunaan dana yang tersedia.
“Misalnya, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian bisa dialokasikan ke program yang lebih prioritas, seperti belanja infrastruktur publik, bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja,” tutur Achmad.
Selain itu, efisiensi anggaran harus diarahkan pada program prioritas, seperti infrastruktur publik, bantuan sosial bagi kelompok rentan, serta penciptaan lapangan kerja. Dengan begitu, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada laporan keuangan negara, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat.
Penghematan anggaran ini, menurut Achmad, seharusnya juga diarahkan agar bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dana hasil penghematan anggaran seharusnya dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi.
“Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat,” tuturnya.
Tak hanya itu, penghematan anggaran juga selayaknya diarahkan untuk membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) lewat subsidi bunga pinjaman maupun skema kredit yang lebih fleksibel. Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak hanya mengurangi beban negara tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.
Apalagi di dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, menurut dia, mulai terlihat adanya tantangan di antara para pembantu presiden. Sejumlah menteri bahkan terlihat kurang memahami visi dan misi pemerintahan yang telah dicanangkan, sehingga diperlukan evaluasi secara berkala.
Ia menilai evaluasi ini tidak hanya berorientasi pada kinerja individu, tetapi juga efektivitas kelembagaan secara keseluruhan. “Jika ada kementerian atau lembaga yang tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target pemerintahan, maka perampingan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan. Kelembagaan yang terlalu besar dan kompleks justru akan menghambat laju pemerintahan,” katanya.
Oleh sebab itu, menurut dia, instruksi efisiensi anggaran bisa menjadi kebijakan yang tepat jika dijalankan dengan strategi yang jelas. Kebijakan ini harus lebih diarahkan pada refocusing anggaran ke program-program yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, seperti bantuan sosial, subsidi energi, dan dukungan terhadap UMKM.
Achmad juga menggarisbawahi efisiensi anggaran tidak boleh berhenti hanya pada pemangkasan anggaran belanja kementerian. Reformasi kabinet menjadi langkah yang lebih fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Pilihan Editor: Dasco Minta Semua Pimpinan Komisi DPR Tunda Pembahasan Pemangkasan Anggaran
