“`html
Tim kuasa hukum dari Paula Verhoeven mengambil langkah hukum dengan mendatangi Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) pada hari Kamis, 24 Maret. Kedatangan mereka tersebut berkaitan dengan laporan atau pengaduan yang diajukan terkait putusan perceraian antara Paula dan Baim Wong, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Menurut Erwin Natosmal Oemar, salah seorang anggota tim kuasa hukum Paula, terdapat total tiga dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pihaknya kepada Bawas MA.
“Alasan kami mendatangi Badan Pengawas MA adalah karena, berdasarkan hasil investigasi mendalam dan analisis terhadap proses peradilan, kami menemukan adanya dugaan pelanggaran administratif pengadilan yang sangat nyata dalam proses persidangan ini. Kami menduga ada 3 poin penting dalam dugaan pelanggaran administratif tersebut,” jelas Erwin Natosmal Oemar kepada awak media di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Kamis siang.
Poin pertama yang disoroti adalah mengenai perubahan kesepakatan terkait pembacaan hasil sidang, yang berbeda dari kesepakatan awal. Siti Aminah Tardi, kuasa hukum Paula lainnya, menjelaskan bahwa awalnya telah disepakati bahwa putusan sidang akan dilakukan secara e-court.
Namun, dalam praktiknya, pengadilan menjalankan proses tersebut secara berbeda atas permintaan dari pihak Baim Wong. Padahal, dalam konteks hukum perdata, setiap keputusan dan kesepakatan seharusnya dilakukan oleh para pihak yang terlibat.
“Akan tetapi, pada pelaksanaannya, Baim Wong beserta kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membuka hasil sidang tersebut dan kemudian melakukan wawancara dengan media,” ungkap Siti Aminah Tardi.
“Sementara itu, kami sebagai kuasa hukum dari Paula tidak mendapatkan informasi mengenai perubahan sistem persidangan ini. Dalam konteks hukum acara perdata, hal ini melanggar asas keseimbangan dan asas untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat,” lanjutnya.
Poin kedua yang menjadi perhatian adalah terkait tersebarnya cuplikan atau salinan putusan yang diklaim sebagai putusan perceraian antara Paula Verhoeven dan Baim. Seharusnya, hal ini tidak terjadi karena putusan tersebut mengandung banyak informasi pribadi.
“Menurut catatan kami, putusan tersebut masih dalam tahap minutasi. Minutasi adalah tahapan pemberkasan yang akan disampaikan ke sistem pengarsipan dan kemudian diunggah di website putusan.go.id. Putusan untuk publik hanya dapat diakses melalui putusan.go.id dan melalui proses sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Mahkamah Agung nomor 144,” jelas Siti Aminah.
“Namun, putusan ini kemudian tersebar luas dan kami menduga hal ini dikonstruksikan untuk tujuan yang tidak baik,” tambahnya.
Poin terakhir yang disoroti adalah mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Erwin berpendapat bahwa data pribadi pihak yang berperkara seharusnya tidak dicantumkan dalam putusan yang dipublikasikan.
“Pada prinsipnya, data pribadi tidak boleh dipublikasikan. Bahkan jika itu adalah putusan pengadilan, tidak boleh dipublikasikan secara bebas kepada publik, melainkan harus melalui proses anonimisasi terlebih dahulu. Namun, tampaknya pengadilan dan banyak pihak belum menyadari sensitivitas kasus ini,” kata Erwin.
Oleh karena itu, Siti meminta agar Bawas MA menindaklanjuti laporan tersebut dan mengusut tuntas siapa dalang di balik insiden ini.
“Kami meminta badan pengawas untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kami juga meminta agar dilakukan penelusuran mengenai bagaimana putusan tersebut bisa sampai ke publik tanpa melalui proses prosedural yang seharusnya,” pungkas Siti.
“`
