TEMPO.CO, Jakarta – Nikaragua pada Kamis mengumumkan akan menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (Dewan HAM PBB). Ini menyusul laporan PBB yang mendesak masyarakat internasional untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Daniel Ortega.
Seperti dilansir Reuters pada Jumat 28 Februari 2025, Wakil Presiden sekaligus ibu negara Rosario Murillo, menyebut keputusan tersebut “berdaulat dan tidak dapat dibatalkan,”. Ia menyatakan Nikaragua akan menghentikan partisipasi dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan Dewan Hak Asasi Manusia dan “mekanisme satelitnya.”
Laporan PBB, yang dirilis pada Rabu, menuduh Ortega dan Murillo, yang juga menjabat sebagai wakil presiden, telah “mengubah negara menjadi negara otoriter di mana tidak ada lembaga independen yang tersisa.”
Para ahli PBB mendesak tindakan hukum terhadap Nikaragua, dan menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di negara Amerika Latin tersebut, yang menurut mereka mengikuti pola yang sebelumnya ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pemerintahan Ortega di masa lalu mengabaikan laporan dari PBB dan Organisasi Negara-negara Amerika, yang menurut mereka merupakan bagian dari kampanye internasional menentangnya.
Murillo menganggap laporan PBB itu sebagai “kebohongan” dan “fitnah.”
Nikaragua mengalami protes massal anti-pemerintah pada 2018 ketika tindakan keras Ortega terhadap perbedaan pendapat mengakibatkan kematian lebih dari 350 orang dan memicu kecaman internasional atas pelanggaran hak asasi manusia.
Laporan PBB juga melibatkan tentara Nikaragua dalam tindakan keras tersebut, meski telah dibantah.
Pilihan Editor: Nikaragua Tangkap 2 Pastor karena Berdoa di Depan Umum untuk Uskup yang Ditahan
