TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berencana mengumpulkan para pengusaha penggiling gabah swasta untuk membahas pemberlakuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Amran mengatakan penyerapan hasil pertanian dengan HPP itu tidak hanya berlaku untuk Bulog, tapi juga penggilingan gabah milik swasta.
“Seluruh penggilingan, siapa saja di seluruh Indonesia yang membeli gabah di tingkat petani, itu mutlak harganya Rp 6.500 per Kilogram,” ujar Amran Sulaiman usai melakukan rapat evaluasi dengan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi Perum Bulog di Kementerian Pertanian, pada Ahad, 9 Februari 2025.
Amran sempat mengulangi kalimat tersebut sebanyak dua kali karena ingin keputusan itu diperhatikan semua kalangan. Amran menyebut keputusan HPP tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang harus dipatuhi oleh semua pihak.
Menurut laporan yang diterima Amran, banyak praktik pembelian gabah di bawah HPP di wilayah Indonesia. “Kami besok insya Allah rapat dengan penggilingan sedang dan besar, kurang lebih seribu orang. Kami akan bertanda tangan kontrak,” ucap Amran mengungkap agenda pertemuan esok hari.
Pada saat yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan alasan pemerintah menetapkan HPP gabah Rp 6.500 per kilogram. Ia menuturkan kebijakan itu dibuat agar kesejahteraan petani meningkat. “Jadi negara hadir langsung bersentuhan dengan petani, oleh karenanya HPP Rp 6.500 sudah ditentukan,” kata Sudaryono.
Dia juga menekankan bahwa Bulog wajib memastikan beras dan gabah yang dibeli di tingkat petani seharga Rp6.500 dan minimal sebanyak 3 juta ton. Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog yang baru ditunjuk itu juga mewanti-wanti penggiling swasta untuk mendukung program pemerintah.
Pilihan Editor: Gurih Tambang Ormas Keagamaan
