jpnn.com – Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terlalu emosional terkait perintah agar kepala daerah dari partainya menunda ikut retreat di Magelang.
Hal itu diputuskan Megawati seusai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ini adalah sikap Megawati yang menunjukan emosional dirinya sedang tidak stabil,” kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (21/2).
Efrizal berpendapat begitu lantaran Megawati di hari yang sama punya dua arahan.
Baca Juga: Begini Isi Surat Instruksi Megawati Melarang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret
Pertama, berpesan kepada pasangan kepala daerah terpilih DKI Jakarta Pramono-Rano untuk tidak mengabaikan arahan Presiden Prabowo sekaligus menjelaskan pemerintah daerah adalah representatif pusat.
Menurut dia, arahan pertama itu menunjukan pemahaman Megawati terhadap konstitusi.
“Bahwa kader PDIP harus memahami hubungan pusat dan daerah, sehingga kepatuhan kepada pemerintah pusat yakni Presiden adalah hal utama yang harus dijalani sebagai pemimpin daerah,” tuturya.
Namun, di hari yang sama, Presiden kelima RI itu malah menginstruksikan agar kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retret yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.
Baca Juga: Band Sukatani Minta Maaf telah Menyentil Polisi, Ini Respons Mabes Polri
Efriza menilai, Megawati mengarahkan kepala daerah dari PDIP untuk tidak lagi mematuhi Prabowo dan melupakan bahwa kepala daerah adalah representatif pusat.
Selain itu, Efriza memandang sikap Ketum PDIP melalui instruksi tidak hadir di acara retret, juga dapat di nilai tidak tepat.
Menurutnya, Hasto jadi tersangka dan ditahan adalah masalah personal Hasto yang terindikasi berperilaku korup dengan institusi KPK.
Baca Juga: Mensesneg Terima 9 Tuntutan BEM SI yang Satu Isinya Tolak Cewe-Cawe Jokowi
‘Tak ada hubungannya kasus Hasto yang pribadinya sebagai politisi yang buruk dengan agenda pemerintah pusat,” tuturnya.
Efriza menyebutkan tidak ada hubungan antara kerja KPK memberantas korupsi dan menahan Hasto dengan agenda pemerintah pusat melakukan retret.
“Sangat disayangkan atas sikap Ketua Umum PDIP yang tak konsisten ini dalam memberikan arahan kepada kadernya sebagai kepala daerah,” tuturnya.
Dia menyebutkan Megawati selaku ketua umum malah memberikan ‘noda’ kepada organisasi partai politiknya dengan membela satu politisi yang terindikasi berperilaku korup.
“Padahal, dia selalu berbicara tentang kadernya harus bekerja untuk rakyat, jangan cari duit, maupun berperilaku buruk, sayangnya arahan akan nilai-nilai baik ini diabaikannya untuk membela Hasto yang berperilaku negatif,” pungkas Efriza.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari partai berlambang Banteng moncong putih tidak mengikuti retret oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hal demikian seperti tertuang dalam instruksi harian dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025.
Megawati menandatangani langsung surat tersebut yang ditujukan ke kepada para kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret Magelang pada 21-28 Februari 2025,” demikian tertulis dalam instruksi harian yang ditandatangani Megawati, Kamis (20/2).(mcr8/jpnn)
