JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai internal DPR seharusnya juga melakukan efisiensi anggaran.
Hal tersebut disampaikan Said Abdullah saat merespons pertanyaan publik soal anggaran DPR yang tidak kena efisiensi, Rabu (12/2/2025).
“Kalau saya sudah berteriak dari dulu, internal itu seharusnya segera, DPR itu kalau minta pemerintah lakukan efisiensi, maka yang harus dilakukan DPR-nya duluan,” ujar Said Abdullah.
Menurut Said efisiensi bisa dilakukan terkait rapat kerja yang masih menggunakan kertas sehingga harus bolak balik foto copy.
“Tapi efisiensi yang diperlukan adalah hal-hal, umpamanya rapat kerja. Setiap rapat kerja, kasihan pemerintah juga, bolak-balik foto copy, keluar masuk foto copy,” kata Said.
“Kan iya, kenapa sih nggak paperless? Kan selesai, sehingga biaya pemerintah juga nggak keluar. Itu kan di internal kami juga perlu dan berhentilah nyetak buku sebanyak-banyak, kan ruangan penuh dengan buku. Itu pun nggak dibaca lagi,” sambungnya.
Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam pemerintahannya. Sejumlah kementerian pun mengalami restrukturisasi anggaran dari pagu sebelumnnya.
Sementara DPR RI tidak terkena efisiensi atau penghematan sehingga pagu anggarannya tetap Rp6,6 Triliun.
