TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini menyasar 28 provinsi dengan target 11.697 unit rumah dan anggaran sebesar Rp 255 miliar.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, menyatakan peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu prioritas pemerintah. “BSPS Pesisir ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat pesisir agar lebih layak dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrem,” ujarnya dalam keterangan resmi, Ahad, 16 Februari 2025.
Selain BSPS Pesisir, pemerintah juga mengalokasikan Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni Panjunan (Cirebon), Kepenuhan Tengah (Rokan Hulu), Jempol (Sumbawa), Wringtappareng (Wajo), Kali Code (Yogyakarta), dan Cibangkong (Bandung).
Dalam bidang sanitasi, Kementerian PKP menyiapkan anggaran Rp 30 miliar untuk pembangunan infrastruktur sanitasi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Lubuk Linggau, Kawasan Cijoho (Kuningan), Awakaluku (Wajo), DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp 153 miliar untuk pembangunan tiga rumah susun (Rusun) di Parigi Moutong, DKI Jakarta, dan Lampung.
Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Badan ini bertugas memastikan program tiga juta rumah berjalan optimal, mengelola pendanaan di luar APBN, serta menjamin ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mewujudkan ekosistem perumahan yang lebih inklusif dan mempercepat pencapaian target pembangunan hunian layak bagi seluruh masyarakat.
Pilihan Editor: Membangun Ribuan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Tidak Mampu di Aceh
