KETIKA mencetuskan ide “Jamu Goes To UNESCO”, saya menghadapi skeptisisme dari sebagian dokter dan apoteker Indonesia, yang tampaknya masih memegang teguh pandangan yang diwariskan dari era kolonial Belanda.
Mereka berpendapat bahwa jamu tidak pantas mendapatkan pengakuan UNESCO, dengan alasan bahwa khasiatnya belum teruji secara klinis berdasarkan standar ilmiah Barat.
Namun, saya tetap bertekad untuk memperjuangkan pengakuan jamu oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, berlandaskan fakta bahwa jamu telah ada jauh sebelum bangsa Belanda memperkenalkan ilmu farmasi dan kedokteran ke Nusantara.
Catatan sejarah dengan jelas menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit mampu mempertahankan kesehatan dan kedaulatan mereka dengan memanfaatkan jamu.
Alhamdulillah, berkat kegigihan Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia dan Dewan Jamu Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, akhirnya pada tanggal 6 Desember 2023, UNESCO secara resmi mengakui Jamu sebagai Warisan Budaya Dunia.
Dukungan yang luar biasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta para dokter dan apoteker yang mendukung jamu, patut diapresiasi.
Namun, sangat disayangkan bahwa dukungan dari Kementerian Kesehatan terasa minim, atau setidaknya belum sepenuh hati.
Dengan alasan saintifikasi Jamu, Kemenkes dan BPOM bersikeras untuk mengganti istilah Jamu dengan Herbal Terstandar dan Fitofarmaka. Padahal, yang secara de facto diakui oleh UNESCO adalah Jamu, bukan Herbal atau Fitofarmaka.
Dualisme kebijakan antara Kemenbud-Kemenlu dan Kemenkes-BPOM sebenarnya tidak perlu terjadi. Jika ada kemauan, istilah Jamu Terstandar dan Jamufarmaka dapat digunakan selaras dengan pengakuan UNESCO.
Jamu adalah istilah asli Indonesia, sementara Herbal dan Fitofarmaka merupakan terminologi impor dari bahasa asing.
Terasa sekali bahwa warisan pemikiran kolonial Belanda masih memengaruhi sebagian dokter dan apoteker Indonesia saat ini.
Kita perlu belajar dari India dan China tentang kedaulatan kesehatan nasional. Kedua negara tersebut berhasil menerapkan kebijakan kesehatan nasional melalui dua jalur yang setara dan saling melengkapi: jalur tradisional dan jalur medis Barat, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan.
Sebenarnya, jamu dan obat farmasi tidak perlu dipertentangkan. Khasiat jamu, yang telah terbukti secara empiris selama ribuan tahun, terletak pada aspek preventif dan promotif, sementara potensi obat farmasi dan kedokteran Barat lebih fokus pada kuratif.
Perlu diingat bahwa pada awal abad ke-21, WHO telah mencanangkan paradigma kesehatan Abad ke-21 yang mengutamakan preventif dan promotif sebagai pelengkap kuratif, sejalan dengan pepatah “sedia payung sebelum hujan”.
Memang, lebih baik mencegah dan menjaga kesehatan daripada bersusah payah (dan mahal) mengobati penyakit yang sudah terlanjur diderita.
Pengakuan UNESCO terhadap jamu sebagai warisan kebudayaan justru menjadi tugas dan kewajiban bangsa Indonesia secara menyeluruh, mulai dari rakyat biasa hingga presiden, untuk melestarikan dan mengembangkannya.
Oleh karena itu, dengan kerendahan hati atas nama bangsa Indonesia yang bangga dengan jamu sebagai warisan kebudayaan dunia, saya memberanikan diri memohon kepada Kemenkes dan BPOM untuk, sesuai dengan pengakuan UNESCO, melestarikan dan mengembangkan Jamu tanpa menggunakan istilah asing warisan kaum kolonialis seperti Herbal dan Fitofarmaka. MERDEKA!
