Ragamutama.com — Senator DKI Jakarta, Fahira Idris, memberikan empat rekomendasi strategis kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta, termasuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi di ibu kota.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi Jakarta pada Maret 2025 mencapai 2 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 0,18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Keempat rekomendasi tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan kota, konsolidasi data dan informasi harga, peningkatan efektivitas program subsidi dan pasar murah, serta pemantauan inflasi mikro,” jelas Fahira dalam siaran persnya, Jumat (11/4/2025).
Fahira menyampaikan rekomendasi ini usai kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan BI di Senen, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025), yang diterima langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar.
Rekomendasi ini, lanjutnya, merupakan hasil evaluasi kinerja TPID pada triwulan I-2025 dan dinamika inflasi yang terjadi.
Empat Rekomendasi Strategis
Fahira merinci keempat rekomendasi tersebut. Pertama, memperkuat ketahanan pangan kota.
Ia mendorong perluasan program urban farming di pemukiman sebagai upaya edukasi dan peningkatan ketahanan pangan berbasis masyarakat.
Selain itu, Fahira menekankan pentingnya sistem distribusi pangan terintegrasi, menghubungkan produsen dengan pasar induk dan ritel, serta peningkatan infrastruktur logistik.
“Karena Jakarta bukan penghasil pangan utama, saya juga sarankan kolaborasi antarwilayah Jabodetabek dan pemberdayaan BUMD serta koperasi pangan untuk menjaga stabilitas harga,” tambahnya.
Selanjutnya, rekomendasi kedua adalah konsolidasi data dan informasi harga.
Ia menilai digitalisasi data harga sangat penting untuk transparansi dan akses informasi publik.
Fahira mengusulkan pengembangan dashboard daring yang terintegrasi dengan data BPS, Dinas Ketahanan Pangan, BUMD pangan, dan mitra TPID lainnya agar masyarakat dapat memantau harga real time.
“Rekomendasi ketiga untuk pengendalian inflasi Jakarta adalah peningkatan efektivitas program subsidi dan pasar murah,” jelasnya.
Untuk wilayah rentan seperti Kepulauan Seribu, Fahira menyarankan perluasan program pasar murah dan subsidi pangan, mengingat tantangan logistik dan disparitas harga yang signifikan di sana.
Rekomendasi keempat, menurut Fahira, adalah pemantauan inflasi mikro.
“Rekomendasi terakhir adalah pengembangan sistem pemantauan inflasi mikro di tingkat kelurahan atau RW,” ujarnya.
Tujuannya adalah mendeteksi dini gejolak harga yang mungkin terlewatkan dari data inflasi resmi.
Pemantauan ini dapat melibatkan kader PKK, relawan kelurahan, RT/RW, atau UMKM sebagai mitra pengumpul data harga secara berkala.
“Data dari pemantauan mikro ini dapat menjadi dasar intervensi cepat, seperti penyelenggaraan pasar murah di titik-titik rawan atau distribusi bahan pokok bersubsidi yang lebih efisien dan terarah,” pungkas Fahira.
