Ragamutama.com, Jakarta – Achmad Nur Hidayat, seorang ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, menyoroti dibukanya akses kunjungan publik ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Otorita IKN sebelumnya melaporkan bahwa lebih dari 64 ribu orang mengunjungi IKN selama libur Lebaran, termasuk warga negara asing.
“Meskipun jumlah pengunjung yang tinggi terkesan mengesankan, perlu diingat bahwa KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) IKN bukanlah area rekreasi,” ujar Achmad kepada Tempo pada hari Rabu, 9 April 2025. Ia menekankan bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini masih dalam proses.
Menurut Achmad, keberadaan arus pengunjung ke IKN di tengah proses pembangunan yang belum selesai adalah tindakan yang kurang tepat. Ia menyatakan bahwa euforia sesaat akibat keramaian tersebut berpotensi mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting seperti keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan proyek IKN itu sendiri.
“Ini adalah tindakan pencitraan yang tidak diperlukan,” tegasnya. “Menjadikan KIPP sebagai tujuan wisata, bahkan sementara, jelas menyimpang dari tujuan awal dan fungsi utama kawasan tersebut.”
Achmad juga berpendapat bahwa pembukaan akses IKN untuk masyarakat tidak bisa dijadikan justifikasi untuk pengawasan publik terhadap pembangunan. Menurutnya, pengawasan publik yang efektif membutuhkan akses terhadap informasi yang komprehensif dan mekanisme formal untuk menyampaikan temuan, kritik, serta masukan yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah secara transparan.
“Wisata massal di KIPP IKN jauh dari memenuhi kriteria tersebut. Ini lebih menyerupai turisme konstruksi daripada partisipasi publik yang substantif,” jelasnya.
Jika Otorita IKN ingin melibatkan publik dalam membangun kepercayaan terhadap pembangunan ibu kota baru, Achmad menyarankan cara lain yang lebih bermakna dan konstruktif. Contohnya, dengan mengadakan sesi dengar pendapat publik secara berkala yang menyajikan data progres yang akurat dan terbuka untuk dikritisi.
Alternatif lainnya adalah membentuk panel pengawas independen yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan perwakilan masyarakat sipil, atau membangun platform digital yang mudah diakses publik untuk mempelajari rencana detail, memantau laporan kemajuan secara real-time, dan memberikan saran atau masukan yang terdokumentasi.
“Partisipasi semacam inilah yang akan memberikan nilai tambah nyata bagi proyek IKN, bukan hanya keramaian sesaat yang penuh risiko,” kata Pendiri Narasi Institute ini.
Sebelumnya, Otorita IKN melaporkan bahwa jumlah kunjungan ke IKN mencapai lebih dari 64 ribu orang dalam periode 27 Maret hingga 5 April 2025. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menyebutkan bahwa pengunjung tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari negara-negara seperti Brunei, Malaysia, Tiongkok, beberapa negara Eropa, dan Korea Selatan.
“IKN dibuka untuk masyarakat luas agar mereka dapat menyaksikan secara langsung perkembangan pembangunan Nusantara,” kata Thomas dalam keterangan resminya pada Senin, 7 April 2025.
Berdasarkan data Otorita IKN, puncak kunjungan terjadi pada hari Kamis, 3 April 2025, dengan 14.104 pengunjung. Sementara itu, jumlah kunjungan pada tanggal 1 April mencapai 8.219 orang; 2 April sebanyak 12.958 orang; 4 April sebanyak 10.215 orang; dan 5 April sebanyak 12.307 orang.
“Mereka datang untuk menyaksikan secara langsung proses pembangunan IKN yang sedang berlangsung sebagai bagian dari transformasi Indonesia menuju ibu kota politik,” ungkapnya.
Pilihan Editor: Gema Takbir Menolak Penggusuran di Pulau Rempang
