Ragamutama.com – Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama Dolar AS.
IHSG mengalami penurunan yang substansial, tercatat melemah hingga 7,90 persen sejak pembukaan perdagangan di level 5.914 pada hari Selasa, 8 April 2025.
Sementara itu, data dari Bloomberg menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sempat terperosok hingga mencapai angka Rp 17.217,00 pada hari Senin, 7 April 2025.
Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat: apa saja implikasi dan hal-hal yang perlu diwaspadai terkait dengan penurunan IHSG dan melemahnya nilai rupiah ini?
Dampak IHSG anjlok dan rupiah melemah
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap dampak yang mungkin timbul akibat penurunan IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Menurutnya, situasi ekonomi seperti ini berpotensi memicu imported inflation, atau inflasi yang disebabkan oleh peningkatan biaya impor ke Indonesia. Hal ini terjadi karena beban biaya impor menjadi lebih mahal.
“Masyarakat luas perlu bersiap menghadapi potensi kenaikan beban biaya, mulai dari biaya pangan, biaya hidup sehari-hari, hingga biaya perumahan,” jelas Bhima saat dihubungi oleh Kompas.com pada hari Selasa.
Bhima menjelaskan bahwa kondisi ini dapat menyebabkan lonjakan harga produk impor. Akibatnya, harga kendaraan bermotor dan berbagai bahan pangan impor berpotensi mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Produk pangan impor, seperti bawang putih, gandum, serealia, kedelai (bahan baku tempe dan tahu), serta daging, diperkirakan akan mengalami kenaikan harga. Hal ini disebabkan karena harga pangan sangat sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.
Pelemahan nilai tukar rupiah juga akan mendorong produsen dan importir untuk melakukan penyesuaian harga barang.
“Sayangnya, kenaikan harga ini menjadi masalah serius karena tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat,” ungkap Bhima.
Upah yang diterima masyarakat dinilai relatif stagnan. Bahkan, disposable income atau daya beli masyarakat cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini akan berdampak negatif pada daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Perubahan nilai tukar rupiah juga dapat memicu potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, karena beban biaya yang ditanggung industri semakin meningkat seiring dengan penerapan tarif impor dari pemerintah AS.
Kondisi ini memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi, yang dapat berujung pada perumahan karyawan. Kontrak kerja karyawan juga berisiko dibatalkan, dan proses rekrutmen tenaga kerja baru kemungkinan akan dihentikan.
Solusi untuk pemerintah
Bhima menyarankan agar pemerintah, melalui Bank Indonesia (BI), mengambil langkah-langkah untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah dengan menaikkan suku bunga acuan.
Peningkatan suku bunga diharapkan dapat memicu penyaluran kredit baru. Suku bunga yang lebih tinggi juga dapat membantu menekan biaya hidup masyarakat.
“Peran pemerintah sangat krusial. Saat ini, kekuatan pertahanan Indonesia bergantung pada konsumsi rumah tangga, yang berarti daya beli masyarakat harus segera dipulihkan,” lanjutnya.
Pemulihan daya beli masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan insentif berupa pembebasan PPh 21 bagi karyawan di sektor padat karya selama 12 bulan.
Selain itu, pencegahan PHK di industri manufaktur dapat dilakukan dengan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama sembilan bulan. Sebagian biaya utilitas dapat ditanggung oleh pemerintah.
Bhima juga mengimbau pemerintah untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kegaduhan, seperti pembahasan RUU Polri, RUU Penyiaran, dan RUU KUHAP. Rancangan undang-undang ini berpotensi menjadi sumber ketidakstabilan politik di Indonesia.
“Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan suku bunga yang lebih rendah kepada sektor industri manufaktur dan pelaku usaha UMKM,” tambahnya.
Bhima juga meminta pemerintah untuk segera merevisi Permendag No. 8 Tahun 2024. Revisi ini diperlukan untuk melindungi produk lokal dari serbuan barang impor yang berpotensi meningkat.
Dia mendorong pemerintah untuk bergerak cepat dalam melakukan negosiasi dan relokasi industri. Upaya ini diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungan industri dalam negeri.
Hal yang bisa dilakukan masyarakat
Tidak hanya pemerintah, Bhima juga memberikan saran kepada masyarakat untuk bersiap menghadapi dampak dari penurunan IHSG dan pelemahan nilai rupiah.
Ia menyarankan masyarakat untuk lebih berhemat dan menyisihkan sebagian pendapatan untuk membentuk dana darurat.
“Kemudian, hindari FOMO (Fear of Missing Out) dan tidak menghamburkan uang untuk kebutuhan konsumtif yang sebenarnya bisa ditunda,” katanya.
Bhima juga menganjurkan masyarakat untuk segera melunasi cicilan yang dimiliki. Ia beralasan bahwa risiko beban cicilan akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu di tengah kondisi perekonomian yang tidak pasti. Sementara itu, pendapatan masyarakat cenderung stagnan.
Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk mulai berinvestasi pada aset-aset yang memiliki risiko kerugian yang lebih kecil.
Misalnya, investasi pada emas batangan, valas (valuta asing), atau properti yang harganya saat ini masih relatif terjangkau atau sedang mengalami penurunan.
