TEMPO.CO, Jakarta – Hong Kong bermaksud memangkas pengeluaran dengan memberhentikan 10.000 pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS). Pemutusan hubungan kerja massal ini dilakukan di tengah defisit yang meningkat.
Dilansir dari Reuters, sebagai gantinya, Hong Kong akan mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau AI secara besar-besaran dalam menghadapi tantangan dari ketidakpastian ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan pasar properti yang lemah. “Ini memberi kami jalur yang jelas untuk memulihkan keseimbangan fiskal dengan cara yang terencana dan progresif,” kata Sekretaris Keuangan kota Paul Chan.
Chan mengatakan 10.000 pekerjaan pegawai negeri akan dipangkas pada April 2027, yang berarti mengurangi 2 persen pegawai negeri dalam dua tahun mendatang. Gaji sektor publik juga akan dibekukan tahun ini.
Program konsolidasi fiskal yang diperkuat, kata Chan, akan menghasilkan pengurangan kumulatif dalam belanja publik sebesar 7 persen mulai sekarang hingga tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2028. Pemangkasan belanja akan meletakkan fondasi fiskal berkelanjutan bagi pembangunan masa depan.
Pendapatan Hong Kong turun taja, dari penjualan tanah yang menyebabkan defisit sebesar HK$ 87,2 miliar, hampir dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya sebesar HK$ 48,1 miliar.
Secara terpisah, sejalan dengan dorongan Cina yang semakin kuat untuk mengembangkan kemandirian dalam bidang AI dan sektor teknologi tinggi lainnya termasuk robotika, Chan mengatakan Hong Kong akan memanfaatkan kekuatannya sebagai platform internasional untuk meningkatkan pengembangan industri AI. Kota ini telah mengalokasikan HK$ 1 miliar untuk sebuah lembaga Penelitian dan pengembangan AI.
Namun sejumlah pengamat mengatakan anggaran tersebut tidak cukup. Untuk mengatasi keuangan kota yang cekak semestinya dilakukan lebih banyak perubahan struktural.
“Meskipun cadangan fiskal kota menyediakan penyangga, defisit yang meningkat menuntut tindakan segera dan strategis,” kata William Chan, mitra di Grant Thornton Hong Kong.
“Untuk menjaga kemakmuran masa depan Hong Kong, kami mendesak pemerintah untuk segera meluncurkan studi perluasan basis pajak yang komprehensif.”
Pilihan editor: Mahasiswa RI Ini Jadi Korban Trump, Dideportasi dari AS Meski Berdokumen Lengkap
