SURABAYA, KOMPAS.com – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa jumlah panti asuhan di Kota Pahlawan semakin meningkat.
Ia menyoroti adanya panti asuhan yang didirikan pihak-pihak tertentu dengan tujuan mengumpulkan uang dari donatur, bukan semata-mata untuk membantu anak-anak yang membutuhkan.
Dalam pernyataannya di Balai Kota Surabaya pada Selasa (11/2/2025), Eri menjelaskan, “Panti asuhan ini semakin banyak, menjamur dan ternyata seng nang njero (yang di dalam) panti asuhan, duduk wong (bukan orang) Surabaya.”
Baca juga: Mensos Akan Tutup Panti Asuhan di Surabaya Buntut Kasus Pencabulan
Hal ini menunjukkan bahwa banyak anak yang dirawat di panti asuhan tersebut bukan merupakan warga asli Surabaya.
Eri menambahkan, ada individu yang secara sengaja mengajukan izin mendirikan panti asuhan, dengan harapan dapat memudahkan mereka mencari sumbangan dari para donatur.
“Jadi dia (pemilik panti asuhan) bawa orang dari luar (Surabaya), terus membentuk panti asuhan agar mendapatkan bantuan, dan uangnya ini tersalurkan kemana?” ujarnya.
Ia juga menyatakan, “Soale nang Suroboyo akeh paling donature (karena di Surabaya mungkin banyak donaturnya). Jadi njalok donatur tok nang Suroboyo (jadi minta donatur saja di Surabaya).”
Baca juga: Pemkot Surabaya Ambil Alih Pengasuhan Anak Korban Pelecehan di Panti Asuhan Ilegal
Praktik ini, menurut Eri, tidak hanya merugikan panti asuhan yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga membebani Pemerintah Kota Surabaya.
Eri menegaskan, jika panti asuhan terus mengundang anak-anak dari luar daerah dan mengubah KTP mereka menjadi Surabaya, hal ini akan membebani Pemkot.
“Kalau semua panti asuhan ngajak orang luar Surabaya, dimasukkan ke Surabaya membuat panti asuhan, setelah itu KTP-nya diubah Surabaya semua, dibebankan ke Pemerintah Suroboyo, abot (berat),” ucapnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Eri meminta Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya melakukan pengecekan setiap panti asuhan yang ada.
Baca juga: Terjadi Pencabulan Anak Asuh di Surabaya, Mensos Minta Pemda Awasi Panti Asuhan
Ia menegaskan bahwa panti asuhan yang hanya berfungsi sebagai pengumpul dana dari donatur akan diberikan sanksi.
“Saya belum cek (jumlah panti asuhan) tapi sudah minta Kepala Dinsos melakukan itu, laporannya belum balik. Itu dengan kadinsos untuk melihat, sebenarnya siapa yang di dalam itu,” tutupnya.
