Ragamutama.com, Jakarta – Pengumuman kebijakan baru terkait tarif perdagangan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat ekonomi Indonesia. Kebijakan impor dasar, serta penerapan reciprocal tariffs atau tarif timbal balik oleh pemerintah AS, dikhawatirkan akan memberikan dampak yang kurang baik bagi perekonomian Indonesia, bahkan berpotensi memengaruhi sektor ketenagakerjaan.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat bahwa pasar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 10,3 persen secara tahunan. Angka ini menempatkan AS sebagai tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia, setelah Cina.
Andry Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF, menyatakan bahwa kebijakan tarif impor baru yang diterapkan oleh Trump berpotensi mempengaruhi nasib jutaan pekerja di Indonesia. Para eksportir komoditas unggulan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, dan produk pertanian, akan menghadapi peningkatan biaya yang signifikan. Lebih jauh, Andry mengingatkan bahwa sudah lebih dari 30 pabrik di sektor tekstil dan turunannya yang terpaksa menutup operasi dalam tiga tahun terakhir.
“Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan, kita tidak hanya berisiko kehilangan pasar utama, tetapi juga menghadapi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang jauh lebih besar,” tegas Andry dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari Kamis, 3 April 2025.
Trump mengumumkan kebijakan tarif impor tersebut pada hari Rabu, 2 April lalu. Kebijakan ini menetapkan tarif minimal sebesar 10 persen untuk semua produk yang masuk ke Amerika Serikat dari berbagai negara. Dalam skenario ini, Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap komoditas impor dari Indonesia, menjadikannya negara dengan tarif tertinggi ke-8.
Tarif tambahan atau timbal balik yang kini ditetapkan lebih tinggi oleh Trump, diklaim sebagai respons terhadap beberapa negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Kenaikan tarif pada produk-produk asal Indonesia diprediksi akan menyebabkan penurunan volume ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
Sejalan dengan pandangan Andry, Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menekankan bahwa tarif 32 persen yang diberlakukan oleh Trump berpotensi menurunkan daya saing ekspor Indonesia secara signifikan, terutama di sektor padat karya. Produk-produk seperti tekstil, furnitur, dan alas kaki sangat bergantung pada harga yang kompetitif di pasar Amerika Serikat.
“Tarif setinggi ini akan berdampak pada kenaikan harga jual, mendorong pembeli untuk beralih ke negara lain, dan memicu risiko PHK massal di dalam negeri,” jelasnya.
Syafruddin menambahkan, jika respons terhadap kebijakan Trump terlambat, Indonesia berisiko mengalami kontraksi ekspor yang akan berdampak langsung pada sektor riil. “Padahal, sektor ekspor nonmigas merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ungkap Syafruddin.
Wijayanto Samirin, seorang ekonom dari Universitas Paramadina, turut berpendapat bahwa regulasi tarif perdagangan yang digagas oleh Trump akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia bahkan menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi tidak realistis. Kondisi ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih kritis setelah diterpa oleh kebijakan baru Amerika Serikat.
“Mengingat ekspor kita ke AS didominasi oleh produk industri padat karya seperti sepatu, TPT (tekstil dan produk tekstil), produk karet, alat listrik dan elektronik,” papar Wijayanto. “Tekanan PHK akan semakin menguat.”
Dalam pernyataan resminya, Trump menjelaskan alasan di balik kebijakannya yang menuduh negara lain memanfaatkan Amerika Serikat. “Selama beberapa generasi, negara-negara telah mengambil keuntungan dari Amerika Serikat, memberikan kami tarif dengan bea yang lebih tinggi,” demikian pernyataan Trump, dikutip dari laman resmi White House pada 2 April 2025.
Indonesia dan Brasil, menurut Trump, dianggap sebagai negara yang mengenakan bea masuk lebih tinggi dari Amerika Serikat untuk komoditas etanol. Trump, yang secara resmi kembali menduduki Gedung Putih menjelang akhir Januari lalu, juga menyoroti kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), lisensi impor, dan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang diterapkan oleh Indonesia.
“Indonesia mempertahankan persyaratan konten lokal lintas komoditas untuk banyak sektor, rezim lisensi impor yang rumit,” tulis Gedung Putih dalam lembar faktanya. Indonesia juga disebut mewajibkan perusahaan sumber daya alam untuk menyimpan pendapatan ekspor di dalam negeri untuk transaksi senilai US$ 250 ribu atau lebih.
Sultan Abdurrahman turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Ini Kata Sri Mulyani Soal Biaya Bangun Rel Ganda Bogor-Sukabumi dan Tol Padang-Sicincin
