Ragamutama.com, Jakarta – Kebijakan baru terkait tarif impor yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada hari Rabu, 2 April 2025, telah memicu berbagai reaksi. Trump menetapkan tarif minimum sebesar 10 persen untuk seluruh produk impor yang memasuki pasar AS dari berbagai negara.
Lebih lanjut, Trump menerapkan mekanisme tarif timbal balik yang lebih tinggi sebagai bentuk respons terhadap beberapa negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Besaran tarif yang dikenakan bervariasi, di mana Indonesia menghadapi tarif sebesar 32 persen, Cina 34 persen, dan Uni Eropa 20 persen.
Implementasi kebijakan tarif ini langsung memancing komentar dari sejumlah ahli ekonomi. Berikut adalah rangkuman pandangan mereka.
1. Analisis dari Ekonom IPB
Didin S Damanhuri, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, berpendapat bahwa kebijakan tarif yang diterapkan Trump berpotensi memperburuk nilai tukar rupiah. Ia memprediksi nilai rupiah dapat merosot tajam hingga mencapai Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat dalam waktu dekat.
Menurut Didin, kebijakan tarif impor balasan atau resiprokal yang digulirkan oleh Presiden AS, Donald Trump, akan menciptakan tekanan besar pada perekonomian global atau *global shock*. Akibatnya, mata uang di berbagai negara, termasuk rupiah, akan mengalami tekanan yang signifikan.
Ia juga menambahkan bahwa rupiah sebenarnya sedang mengalami pelemahan akibat sentimen domestik dalam beberapa waktu terakhir. “Dengan sentimen negatif yang ada selama ini, seperti kasus Danantara dan kebijakan populis pemerintah, rupiah sudah bisa mencapai 16.700 per dolar AS. Sekarang, sentimen negatifnya semakin mendalam,” ujarnya kepada Tempo pada hari Kamis, 3 April 2025.
2. Pandangan Andry Satrio dari INDEF
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat bahwa pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS mencapai 10,3 persen secara tahunan. Angka ini merupakan yang terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke Cina.
Andry Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF, menyatakan bahwa tarif impor baru yang diberlakukan Trump dapat berdampak pada jutaan tenaga kerja di dalam negeri. Para pelaku ekspor komoditas unggulan—seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, dan produk pertanian—akan terbebani oleh biaya yang tinggi. Ia mengingatkan bahwa sudah lebih dari 30 pabrik di sektor tekstil dan turunannya yang terpaksa menutup usahanya dalam tiga tahun terakhir.
“Jika pemerintah terus berdiam diri, kita tidak hanya akan kehilangan pasar utama, tetapi juga akan menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) lanjutan yang jauh lebih besar,” tegas Andry dalam keterangan tertulis pada hari Kamis, 3 April 2025.
3. Pendapat Dosen Universitas Andalas
Sejalan dengan Andry, Syafruddin Karimi, Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas (Unand), menyatakan bahwa tarif 32 persen yang diterapkan Trump akan secara signifikan menurunkan daya saing ekspor, terutama di sektor padat karya. Produk-produk seperti tekstil, furnitur, dan alas kaki sangat bergantung pada harga yang kompetitif di pasar AS.
“Tarif setinggi ini akan meningkatkan harga jual, mendorong pembeli untuk beralih ke negara lain, dan memicu risiko PHK massal di dalam negeri,” jelasnya.
Syafruddin menambahkan bahwa jika kebijakan Trump tidak segera direspons dengan tepat, Indonesia berpotensi mengalami kontraksi ekspor yang akan berdampak langsung pada sektor riil. “Padahal, sektor ekspor nonmigas merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” kata Syafruddin.
4. Perspektif Ekonom Universitas Paramadina
Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, juga menyampaikan bahwa regulasi tarif dagang Trump akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia bahkan menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi tidak realistis akibat dampak aturan baru dari AS. Kondisi perekonomian dapat menjadi semakin kritis setelah diterpa kebijakan tersebut.
“Mengingat ekspor kita ke AS didominasi oleh produk industri padat karya seperti sepatu, TPT (tekstil dan produk tekstil), produk karet, alat listrik dan elektronik),” ucap Wijayanto, “Tekanan PHK akan semakin kuat.”
5. Seruan dari Sofyan Djalil
CEO Indonesian Business Council, Sofyan Djalil, berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan negosiasi ulang dengan AS. “Kami meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi tarif serta memperluas perjanjian dagang atau *Free Trade Agreement* (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru,” kata dia melalui pernyataan resmi pada hari Jumat, 4 April 2025.
IBC berharap agar dampak negatif bagi perekonomian dapat dicegah. Pemerintah diminta untuk mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara sebagai respons terhadap penerapan tarif tambahan tersebut, sehingga tercipta penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang.
Ilona Estherina dan Ervana Trikarinaputri turut berkontribusi pada penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Sejumlah Pihak Mendesak Pemerintah untuk Bernegosiasi Terkait Tarif Trump Sebesar 32 Persen
