TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky mengatakan kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam bidang ekonomi selama 100 hari pertama pemerintahannya masih sulit untuk dinilai. Pasalnya, Awalil berujar, sebagian besar kebijakan ekonomi Prabowo masih dalam tahap narasi berupa pernyataan presiden, menteri, kepala badan, maupun bawahannya.
“Langkah nyata, bahkan regulasi belum dipastikan,” tutur Awalil kepada Tempo dikutip pada Ahad, 2 Februari 2025. “Mungkin waktunya memang belum mencukupi.”
Awalil pun menyoroti satu program pemerintah yang sudah berjalan tetapi masih dalam tahap awal, yakni makan bergizi gratis (MBG). Mengenai program unggulan Prabowo tersebut, Awalil menilai penjelasan dari pemerintah tentang tahapannya masih belum meyakinkan. “Terutama terkait alokasi anggaran, hingga berujung rencana tambahan Rp 100 triliun dari Rp 71 triliun,” ujar dia.
Awalil masih bisa memaklumi hal ini. Namun menurut dia, jika proses pelaksanaan MBG berjalan lambat, ada kemungkinan timbulnya rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang belum menerima manfaat.
Selain itu, Awalil juga berpendapat alokasi dana untuk makan bergizi gratis dapat menimbulkan beban fiskal yang berat ke depannya. Anggaran program ini, kata Awalil, tidak mungkin dikurangi, bahkan harus ditambahkan untuk menjangkau penerima yang lebih banyak.
Meskipun Prabowo sudah memerintahkan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025, Awalil mengatakan kebutuhan pendanaan makan bergizi gratis belum akan terpenuhi. “Langkah pemotongan anggaran melalui Instruksi Presiden ini tidak akan mencukupi,” ucapnya. Sementara apabila dana makan bergizi gratis terus ditambah, Awalil menyebut anggaran belanja atau program pemerintah yang lain akan terkendala.
Diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun untuk operasional program makan bergizi gratis pada periode Januari-April 2025, dengan target penerima manfaat sebanyak 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi 6 juta orang pada periode April-Agustus 2025, kemudian 15 hingga 17 juta orang pada Agustus-September 2025.
Teranyar, Prabowo memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan percepatan agar program makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta penerima pada akhir 2025. Akselerasi ini pun disebut memerlukan biaya tambahan. BGN memperkirakan lembaga tersebut membutuhkan setidaknya Rp 100 triliun untuk melaksanakan instruksi dari kepala negara.
“Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 17 Januari 2025.
Di sisi lain, baru-baru ini Prabowo mulai menggaungkan amanat untuk berhemat. Ia telah memerintahkan kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Perintah berhemat itu dituangkan lewat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut diteken oleh Prabowo pada 22 Januari 2025.
Dalam instruksi tersebut, Prabowo meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,6 triliun yang terdiri atas efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun, dan efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Adapun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perintah berhemat untuk kementerian/lembaga dan kepala daerah dari Presiden Prabowo bertujuan untuk menyesuaikan anggaran program-program prioritas, termasuk makan bergizi gratis.
Menurut Prasetyo, ada kemungkinan hasil penghematan itu dialihkan untuk program makan bergizi gratis. Ia menuturkan Presiden Prabowo ingin program makan bergizi gratis yang sudah berjalan bisa lebih banyak dan merata.
“Tentu ada konsekuensi, mungkin butuh penambahan biaya. Sehingga dari hasil penghematan kemarin kami lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program makan bergizi gratis,” kata Prasetyo setelah melepas Presiden Prabowo yang bertolak ke India dari Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 23 Januari 2025.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: 100 Hari Prabowo: DPR Legalkan Bagi-bagi Tambang, Kampus hingga UKM Kebagian Jatah
