RAGAMUTAMA.COM – Pemerintah terus mematangkan konsep Sekolah Rakyat sebagai bentuk pendidikan inklusif untuk masyarakat luas. Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah memfinalisasi dua opsi utama terkait skema penempatan tenaga pengajar di sekolah tersebut.
Dua Jalur Penempatan Guru Sekolah Rakyat
Menurut Gus Ipul, guru di Sekolah Rakyat dapat direkrut melalui dua jalur:
-
Penugasan langsung dari Aparatur Sipil Negara (ASN)
-
Guru profesional bersertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG)
“Kita sedang menyempurnakan mekanismenya, apakah ditugaskan dari ASN atau merekrut guru yang sudah tersertifikasi. Dua opsi ini masih dalam proses penyempurnaan,” jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (24/3/2025).
Proses penyusunan kurikulum dan sistem perekrutan guru saat ini sudah memasuki tahap finalisasi. Pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, guna memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak tertinggal dari segi tata kelola dan kualitas pembelajaran.
Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tetap berada dalam sistem pendidikan formal yang dikawal bersama oleh beberapa kementerian, seperti:
-
Kementerian Sosial
-
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
-
Kementerian Pendidikan Tinggi
“Sekolah ini bagian dari sekolah pemerintah, jadi pengelolaannya kolektif antar kementerian. Tidak akan ada jurang kualitas dibanding sekolah lain,” tegasnya.
Sebanyak 53 Sekolah Rakyat sudah disiapkan untuk menyambut tahun ajaran baru 2025/2026. Sementara itu, 82 lokasi lainnya masih dalam tahap asesmen—baik dari aspek bangunan, kondisi tanah, hingga kesiapan operasional.
Selain itu, pemerintah mencatat lebih dari 200 titik usulan lokasi dari pemerintah daerah yang menyediakan bangunan kosong atau lahan yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah baru.
Untuk membiayai operasional dan pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendekatan kolaboratif juga dilakukan dengan menggandeng sektor swasta, sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial dan pembangunan pendidikan nasional.
Penghitungan anggaran akan disesuaikan berdasarkan biaya operasional per individu, sehingga pembiayaan bisa lebih terukur dan tepat sasaran.
