“`html
Jakarta, RAGAMUTAMA.COM – Dewan Pengawas Meta melayangkan kritik pedas terhadap restrukturisasi kebijakan yang diterapkan perusahaan pada Januari lalu. Transformasi tersebut, yang meliputi pemangkasan verifikasi fakta dan relaksasi pembatasan pada isu-isu sensitif seperti imigrasi dan identitas gender, menimbulkan kekhawatiran luas mengenai potensi penyebaran disinformasi.
Kritik ini menyoroti tindakan Meta yang dinilai lebih mementingkan kebebasan berekspresi daripada tanggung jawab dalam memoderasi konten, khususnya menjelang pelantikan presiden terpilih Amerika Serikat (AS). Dewan Pengawas, yang dibentuk dengan tujuan menjamin pengambilan keputusan kebijakan yang independen, menilai perubahan ini dilakukan tanpa konsultasi yang memadai, sehingga memicu perdebatan mengenai urgensi keberadaan dewan tersebut.
Meta Pecat 20 Karyawan karena Bocorkan Informasi Rahasia
Meta Pecat 20 Karyawan karena Bocorkan Informasi Rahasia
1. Kebijakan Baru Meta: Implikasi dan Konsekuensi
Renovasi kebijakan Meta pada Januari 2025 termasuk penghentian program verifikasi fakta oleh pihak ketiga di AS dan pelonggaran regulasi terkait ujaran kebencian di berbagai platform global seperti Facebook, Instagram, dan Threads.
Langkah ini, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai respons terhadap tekanan politik tertentu, memfasilitasi diskusi yang lebih terbuka tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran konten yang merugikan. Dewan Pengawas menekankan bahwa kebijakan yang baru ini berpotensi memperparah polarisasi dalam aspek sosial dan budaya.
“Kami menyoroti kurangnya evaluasi dampak sebelum kebijakan ini diimplementasikan,” ungkap Paolo Carozza, Co-Chair Dewan Pengawas, pada Rabu (23/4/2025).
Dewan juga mencatat bahwa Meta tidak melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, yang menimbulkan pertanyaan tentang otonomi dewan.
2. Rekomendasi Dewan dan Kendala Implementasi
Sebagai tanggapan, Dewan Pengawas mengeluarkan 17 rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan Meta, termasuk peningkatan penegakan aturan terhadap perundungan dan pelecehan serta penjabaran lebih lanjut mengenai ideologi kebencian yang dilarang.
Rekomendasi ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab platform dalam menghalangi penyebaran konten yang berbahaya, terutama pada isu-isu yang sensitif. Akan tetapi, realisasi rekomendasi ini menghadapi sejumlah tantangan.
“Meta telah menunjukkan niat untuk bekerja sama dengan kami, tetapi perubahan yang signifikan membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup,” tutur Carozza, seperti yang dikutip dari The Financial Times.
Sejak Januari, Meta secara konsisten mengirimkan kasus baru ke dewan, yang mengindikasikan bahwa perusahaan masih mengakui peran dewan meskipun terdapat dinamika internal.
Apple dan Meta Didenda Ratusan Juta Dolar AS oleh Uni Eropa
Apple dan Meta Didenda Ratusan Juta Dolar AS oleh Uni Eropa
3. Kontroversi dan Tanggapan Internasional
Modifikasi kebijakan Meta memicu reaksi keras dari berbagai elemen, termasuk organisasi masyarakat sipil dan pemerintahan dari negara lain. Koalisi Global untuk Keadilan Teknologi bahkan mendesak Dewan Pengawas untuk melakukan pengunduran diri massal sebagai bentuk protes terhadap perubahan yang dianggap melemahkan moderasi konten, yang diumumkan pada Kamis (13/2/2025).
Pemerintah Brasil juga menyampaikan kekhawatiran bahwa relaksasi aturan ujaran kebencian berpotensi melanggar hukum nasional. Di sisi lain, beberapa kelompok konservatif di AS menyambut baik langkah Meta, menyebutnya sebagai kemenangan bagi kebebasan berbicara.
“Keputusan ini mencerminkan keberanian Meta untuk tidak menyerah pada tekanan sensor,” komentar seorang analis teknologi anonim, yang dikutip dari NPR.
Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, para ahli mewanti-wanti bahwa platform Meta berisiko menjadi lahan subur bagi misinformasi, yang dapat menggerogoti kepercayaan publik dan memperdalam fragmentasi sosial.
AS Kecam Denda UE untuk Apple dan Meta sebagai Pemerasan Ekonomi
AS Kecam Denda UE untuk Apple dan Meta sebagai Pemerasan Ekonomi
“`
