Jakarta, RAGAMUTAMA.COM – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menegaskan bahwa kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tetap krusial dalam konstelasi ekonomi saat ini. Namun demikian, implementasinya perlu diselaraskan dengan pendekatan yang lebih adaptif, bergeser dari sekadar kewajiban menjadi stimulus.
“Industri yang secara aktif memanfaatkan komponen lokal selayaknya memperoleh benefit, bukan malah terhambat oleh prosedur teknis yang berbelit dan kontraproduktif,” ungkap Juru Bicara DEN, Jodi Mahardi, seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (10/4/2025).
Isu TKDN menjadi sorotan utama sejak diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto dalam forum diskusi dengan para pelaku ekonomi pada hari Selasa (8/4).
1. TKDN dipaksakan, industri Indonesia bisa kalah
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menginstruksikan jajaran kabinet untuk merumuskan regulasi terkait TKDN yang fleksibel dan realistis. Beliau mengkhawatirkan bahwa penerapan TKDN yang terlalu kaku dapat merugikan daya saing industri dalam negeri.
“TKDN pada dasarnya adalah niat yang baik, cerminan nasionalisme. Jika Anda mengenal saya lebih dalam, Anda akan tahu bahwa saya sangat nasionalis. Mungkin, jika jantung saya dibedah, yang keluar adalah Merah Putih. Tapi kita harus realistis, TKDN yang dipaksakan justru membuat kita kalah kompetitif. Sebaiknya TKDN lebih fleksibel, mungkin diganti dengan insentif,” ujar Prabowo.
Meutya Hafid Klarifikasi Peryataan Prabowo Ingin Ubah TKDN
Meutya Hafid Klarifikasi Peryataan Prabowo Ingin Ubah TKDN
2. Aturan TKDN diminta lebih realistis
Oleh karena itu, Prabowo menyampaikan arahan kepada menteri terkait untuk menyusun aturan TKDN yang lebih mempertimbangkan realitas yang ada.
“Saya meminta para menteri untuk bersikap realistis, buatlah TKDN yang realistis. Permasalahan kemampuan dalam negeri, cakupan yang luas, pendidikan, iptek, sains, tidak dapat diselesaikan hanya dengan membuat regulasi TKDN,” tegasnya.
Pernyataan ini merupakan respons Prabowo terhadap pandangan Ekonom Wijayanto, yang menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari fiskal, nilai tukar rupiah, deindustrialisasi, hingga isu lapangan kerja.
Sebagai informasi, TKDN diterapkan di berbagai sektor strategis seperti kendaraan listrik, energi, dan teknologi dengan tujuan mendorong penggunaan produk dalam negeri dan menstimulasi pertumbuhan industri lokal.
3. Menkomdigi klarifikasi pernyataan Prabowo soal TKDN
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait TKDN. Ia menjelaskan bahwa esensi dari pernyataan Prabowo adalah bukan untuk menurunkan TKDN, melainkan mencari alternatif solusi yang lebih efektif.
“Inti dari pernyataan beliau bukanlah pengurangan, melainkan pencarian solusi. Jadi, bagaimana solusi terbaik untuk TKDN,” kata Meutya saat ditemui di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta Pusat, Selasa (8/4) malam.
Meutya mencontohkan pendekatan yang dilakukan oleh Apple dalam memenuhi persyaratan TKDN, yaitu melalui investasi dalam bentuk lain seperti edukasi, tidak hanya terbatas pada komponen fisik.
“Contohnya, dengan Apple, sebelumnya perhitungan TKDN diubah menjadi transfer edukasi dan lain-lain,” jelasnya.
“Tetapi semangatnya bukan untuk mengurangi, bukan itu. Hanya mencari solusi agar lebih terjamin,” lanjut Meutya.
Meutya Hafid Klarifikasi Peryataan Prabowo Ingin Ubah TKDN
Meutya Hafid Klarifikasi Peryataan Prabowo Ingin Ubah TKDN
