KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menggelar pertemuan dengan Komisi III DPRD Jawa Barat untuk membahas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Video pertemuan tersebut diunggah di akun Instagram @Dedimulyadi71 dan telah dikonfirmasi ulang Kompas.com pada Rabu (12/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Dedi menegaskan pentingnya profesionalisme dalam menyikapi permasalahan BUMD.
Baca juga: Dedi Mulyadi Larang Study Tour, Pengusaha Bus Mengeluh Pendapatan Akan Menurun
“Saya ingin hidup ini profesional. Saya tidak mau melihat dari sudut pandang pribadi saya, nanti akan ada tudingan bahwa saya membersihkan BUMD dan menggantinya dengan tim sukses saya,” ujarnya.
Dedi mengusulkan agar seluruh BUMD yang bermasalah diaudit oleh tim audit kelas internasional yang berpengalaman dalam mengaudit lembaga bisnis.
“Nanti kita sepakati dengan Komisi III DPRD Jabar bahwa seluruh BUMD yang bermasalah akan diaudit oleh auditor internasional. Seluruh kesimpulannya akan kita laksanakan,” tambahnya.
Untuk itu, Dedi meminta agar segera disiapkan anggaran untuk biaya audit.
“Penyakit tidak boleh didiagnosa oleh diri kita sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Jabar Nainggolan yang hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan adanya permasalahan dalam pengelolaan BUMD.
“Saya sudah lima tahun di Komisi III dan melihat bahwa BUMD ini tidak memiliki tanggung jawab yang jelas. Komisaris dan direkturnya terlihat tidak serius dalam mengelola BUMD,” ujarnya.
Ia mengatakan, DPRD Jabar berencana meluncurkan peta tata kelola BUMD agar ke depannya ada aturan yang lebih jelas dalam pengelolaan BUMD.
Baca juga: Bupati Bandung Sepakat dengan Dedi Mulyadi soal Larangan Study Tour, Penjualan Buku, dan Pengadaan Seragam
“Jika ada BUMD yang tidak memberikan dividen, harus ada evaluasi. Dari 41 BUMD yang ada, jika dikelola dengan baik, seharusnya bisa memberikan keuntungan bagi Jawa Barat. Jika pembangunan hanya mengandalkan pajak, akan sangat berat. Oleh karena itu, perlu ada tata kelola yang maksimal agar BUMD bisa memberikan keuntungan bagi daerah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kesan yang berkembang di masyarakat bahwa eksekutif hanya pintar membelanjakan anggaran tapi tidak pandai meningkatkan pendapatan.
