Ragamutama.com – , Jakarta – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan kekhawatiran terkait masa depan bank-bank BUMN yang terlibat dalam pendanaan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, keterlibatan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam program ini tidak terlepas dari adanya campur tangan pemerintah. Media berpendapat bahwa lazimnya, lembaga perbankan akan menolak permohonan pinjaman dari koperasi yang belum memiliki rekam jejak bisnis yang mapan dan beroperasi di wilayah pedesaan terpencil, seperti halnya Koperasi Desa Merah Putih.
“Namun, karena adanya intervensi dari pemerintah, Himbara terpaksa menyetujui permohonan tersebut. Inilah yang saya sebut intervensi,” ujarnya saat dihubungi pada hari Rabu, 23 April 2025.
Sebelumnya, Media telah menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah untuk meminta Himbara menyalurkan pinjaman kepada koperasi-koperasi tersebut. Ia berpendapat bahwa program koperasi desa yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut masih belum memiliki kejelasan terkait model bisnis dan keberlanjutannya. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kredit macet dan gagal bayar, yang pada akhirnya akan membebani kinerja keuangan Himbara.
“Jika bank-bank pemerintah mengalami kerugian besar dan kolaps, lalu memicu krisis sistemik, siapa yang akan bertanggung jawab?” tanya Media melalui unggahan di akun Instagram pribadinya terkait pinjaman Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang bertujuan untuk mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh pelosok Indonesia. Dalam inpres tersebut, salah satu sumber pendanaan koperasi akan diambil dari APBN, atau lebih dikenal sebagai dana desa. Selain itu, Prabowo juga menginstruksikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, untuk melibatkan Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam membantu pendanaan koperasi tersebut.
Secara spesifik, Prabowo meminta dukungan dari Bank Himbara untuk memenuhi kebutuhan investasi Koperasi Desa Merah Putih, mencakup pembangunan infrastruktur seperti gedung, saluran air, jaringan listrik, hingga akses jalan. Prabowo juga menunjuk Bank Himbara untuk berperan sebagai penyalur pendanaan dan bertanggung jawab atas penagihan kepada pihak-pihak yang memiliki kewajiban pengembalian dana. Lebih lanjut, Prabowo menjamin dukungan finansial berupa penggantian biaya operasional dari Kementerian Keuangan, serta dukungan non-finansial berupa data-data relevan dengan Koperasi Desa Merah Putih dari Kementerian Koperasi.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, memperkirakan bahwa dana yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan satu Koperasi Desa Merah Putih berkisar antara Rp 2 hingga 3 miliar.
“Nantinya, pembangunan koperasi akan memanfaatkan dana dari Himbara, begitu pula dengan modal usahanya juga berasal dari Himbara,” jelas Riza seusai menghadiri rapat mengenai koperasi desa di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 22 April 2025.
Riza menjelaskan bahwa pemerintah berencana untuk mengangsur pinjaman dari bank negara tersebut dalam jangka waktu 10–15 tahun. Sumber dana untuk pembayaran cicilan tersebut akan diambil dari pos dana desa yang telah dialokasikan dalam APBN.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menambahkan bahwa pemerintah memilih skema cicilan jangka panjang agar beban APBN tidak terlalu berat. Meskipun demikian, Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah masih terus melakukan kajian mendalam terkait skema pinjaman dan pembayarannya bersama dengan Himbara.
“Tenang saja, semuanya masih dalam perhitungan. Kami terus melakukan sosialisasi kepada banyak kepala desa, dan sebagian besar dari mereka setuju (dengan koperasi ini) karena manfaat yang diperoleh lebih besar daripada pengorbanan (penggunaan dana desa) yang diberikan,” kata Sudaryono.
Pilihan Editor: Untung-Rugi Jika Prabowo Hapus Kuota Impor
