Ragamutama.com, Jakarta – Bagi Nurul Nuraini, lima tahun menjadi nasabah Bank DKI (Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta) memberikan pengalaman yang tak terduga. Gangguan sistem yang melanda Bank DKI, dan berlangsung hampir tiga pekan sejak akhir Maret 2025, menjadi pengalaman perdananya.
Kewaspadaan perempuan berusia 25 tahun ini semakin meningkat setelah Direktur Utama, Agus Haryoto Widodo, menyampaikan adanya indikasi kebocoran dana sebesar Rp 100 miliar akibat permasalahan sistem tersebut. “Informasi itu tentu saja membuat saya merasa khawatir,” ungkap Nurul kepada Tempo melalui pesan singkat, Sabtu, 19 April 2025.
Awalnya, Nurul tidak mengetahui perihal maintenance atau pemeliharaan sistem IT Bank DKI. Niat awalnya adalah melakukan transfer dana antarbank.
Namun, ia mendapati bahwa fitur transfer pada aplikasi JakOne Mobile miliknya menghilang. Sempat ia mengira masalah terletak pada koneksi internet ponselnya, karena notifikasi yang muncul adalah “Status Anda Saat Ini Offline”.
“Karena merasa ada yang aneh, saya coba login kembali, tetapi tetap tidak bisa melakukan transfer ke bank lain, bahkan fitur QRIS pun tidak berfungsi,” jelas Nurul.
Lantaran gangguan sistem yang berlangsung selama berminggu-minggu, Nurul berinisiatif menghubungi layanan pelanggan untuk mengetahui perkiraan waktu penyelesaian masalah ini.
Sayangnya, menurut Nurul, pihak manajemen Bank DKI tidak dapat memberikan kepastian mengenai waktu perbaikan. “Dari mereka, tidak ada kepastian mengenai berapa lama perbaikannya akan berlangsung,” tuturnya.
Kepada Tempo pada hari Jumat, 11 April lalu, Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, mengklaim bahwa layanan perbankan yang sempat terganggu kini sudah kembali berjalan normal. Ia menegaskan bahwa layanan telah beroperasi seperti sedia kala.
Manajemen, lanjutnya, terus berupaya mempercepat pemulihan layanan secara bertahap dengan menerapkan pengamanan dan pengujian sistem yang ketat. “Sebagian besar layanan Bank DKI saat ini sudah berfungsi normal, termasuk layanan off us atau transfer antar bank melalui ATM maupun cabang.”
Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Francine Widjojo, menilai gangguan ini sebagai sinyal bahaya bagi Bank DKI. Menurutnya, kejadian ini berpotensi menimbulkan keraguan di kalangan nasabah terhadap bank milik pemerintah provinsi Jakarta ini.
Penanganan masalah yang berlarut-larut juga dapat memicu nasabah untuk menarik atau memindahkan dana mereka ke bank lain.
“Sehingga mendorong beberapa nasabah untuk menarik dananya, ini menjadi tanda bahaya bagi Bank DKI. Ini mengindikasikan bahwa tidak sedikit nasabah yang meragukan atau bahkan kehilangan kepercayaan terhadap Bank DKI,” ujar Politikus dari Partai Solidaritas Indonesia ini kepada Tempo, Jumat, 18 April 2025.
Selain itu, Francine juga mengungkapkan keheranannya dan menyayangkan adanya permasalahan di Bank DKI. Terlebih lagi mengenai pernyataan Agus Haryoto terkait estimasi dugaan kebocoran dana Rp 100 miliar yang diklaim bukan berasal dari dana nasabah, melainkan dana bank. Padahal, menurut Francine, terganggunya operasional bank juga merupakan bagian dari pengelolaan dana nasabah.
“Sedangkan operasional bank sangat bergantung pada himpunan dana nasabah dan kepercayaan nasabah terhadap kredibilitas layanan bank,” tegas Francine.
Menurutnya, jika gangguan layanan Bank DKI disebabkan oleh akses ilegal ke sistem, seharusnya penyelesaian masalah tidak memakan waktu berminggu-minggu. Francine menambahkan bahwa gangguan ini juga menyebabkan nasabah tidak dapat melakukan transaksi. Ia mencontohkan bahwa penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan Bank DKI untuk berbelanja kebutuhan.
“Faktanya, sudah sekitar tiga minggu layanan mobile banking Bank DKI tidak dapat melakukan transfer ke bank lain maupun menerima transfer dari bank lain,” ungkap Francine.
Francine juga menyinggung jumlah pengguna aplikasi Bank DKI, di mana pada tahun 2023 tercatat sebanyak 2,23 juta pengguna JakOne Mobile. Ia mengingatkan bahwa Bank DKI membutuhkan nasabah, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, memulihkan kepercayaan nasabah harus menjadi prioritas utama bagi Bank DKI.
“Bank DKI harus selalu ingat bahwa banklah yang membutuhkan uang nasabah, bukan sebaliknya. Selain itu, Bank DKI harus segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan dan meyakinkan masyarakat bahwa dana mereka aman di Bank DKI,” katanya.
Pada hari Selasa lalu, sekelompok massa yang menamakan diri “Poros Pemuda untuk Kebenaran” menggelar aksi damai dengan mendirikan tenda di trotoar depan pintu masuk Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap buruknya pengelolaan Bank DKI. Salah satu seruan yang tertulis di kertas berbunyi “Usut Kasus Bank DKI, Copot Dirut Bank DKI, Jagain Kami Jangan Bubarin Kami, Kami Mau Menginap”.
Tidak hanya itu, tiga spanduk (banner) berwarna putih dengan tulisan cat semprot merah juga terpampang, berisi tuntutan seperti “Benahi Bank Copot Dirut DKI”, “Copot Dirut Utama Bank DKI” dan “Aksi Damai Usut Bank DKI”.
Perwakilan aksi, Ahmad Setiawan, menjelaskan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan masyarakat terhadap layanan aplikasi “mobile banking” Bank DKI, JakOne Mobile, yang belakangan ini mengalami masalah.
“Kami hadir di sini atas dasar keresahan dari masyarakat, dari para pengguna nasabah Bank DKI itu sendiri yang merasa kecewa terhadap Bank DKI,” ujar Ahmad seperti dikutip dari Antara.
Pilihan Editor: AS Ungkit Hambatan Dagang di RI: Perizinan Impor, QRIS hingga Pasar Mangga Dua
