Jakarta, RAGAMUTAMA.COM – Proyek Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa menjadi salah satu proyek infrastruktur paling ambisius yang ingin dicapai Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mendorong proyek tersebut sebagai langkah cepat (quick wins) untuk menyelamatkan pesisir pantai utara (pantura) Jawa dari bencana ekologis sekaligus memperkuat basis ekonomi nasional.
Jalur tanggul dalam proyek Giant Sea Wall dirancang membentang dari Cilegon (Banten) hingga Gresik (Jawa Timur). Total panjangnya diperkirakan akan mencapai 946 kilometer (km).
“Salah satu nanti infrastruktur yang paling penting adalah Giant Sea Wall. Giant Sea Wall yang akan menyelamatkan pantai utara Jawa,” kata Prabowo di penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat, di Jakarta, pada Selasa (25/2/2025).
1. Dirintis sejak era Presiden Jokowi
Gagasan GSW bukanlah hal baru. Kerja sama antara Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda terkait proyek tanggul laut dimulai pada 2016 melalui pembentukan forum Trilateral Cooperation.
Inisiatif tersebut dirancang untuk menyusun strategi terpadu dan business case dalam rangka merehabilitasi lingkungan pesisir Teluk Jakarta. Sebagai kelanjutannya, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit National Capital Integrated Coastal Development (PMU NCICD).
Pada 2020, unit tersebut bersama para mitra menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP), sebuah kerangka pengendalian banjir terpadu yang mencakup penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi di wilayah muara, dan sistem proteksi banjir yang lebih sistematis.
Proyek percobaan (Trial 1) sepanjang 43 km dari Tangerang ke Bekasi sudah dijalankan dengan dukungan grant dari Korea Selatan dan Belanda.
“Urusan air laut yang masuk ke darat, untuk sementara saya kira tanggul laut sudah dikerjakan, tetapi dalam jangka panjang memang giant sea wall itu juga harus segera dikalkulasi dan juga segera dimulai,” kata Jokowi, Jumat (23/12/2022).
2. Jadi program Quick Wins pemerintahan Prabowo
Jauh sebelum menjadi Presiden, Prabowo sebetulnya sudah menyoroti urgensi pembangunan Giant Sea Wall. Sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi, dia menilai proyek tersebut strategis untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa.
“Gagasan ini sangat penting dikarenakan potensi yang berada dikawasan pantai utara Jawa sangatlah besar dan turut menentukan masa depan bangsa,” kata Prabowo pada 10 Januari 2024.
Begitu menjabat sebagai presiden, Prabowo menempatkan proyek GSW sebagai bagian dari quick wins infrastruktur dalam agenda “Asta Cita.” Program itu diprioritaskan mengingat banyak warga tinggal di kawasan Pantura yang terancam rob dan abrasi.
Untuk mempercepat eksekusi, dia meminta dibentuk Satgas GSW. Prabowo meminta pembentukan tim tersebut agar implementasi berjalan lebih terarah dan terkontrol. Satgas akan melibatkan lintas kementerian terkait.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti mengungkapkan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah ditugaskan Prabowo memimpin proyek tersebut.
“Pak AHY, itu kan mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk giant sea wall ini dan beliau diminta untuk membuat semacam satgas khusus untuk penanganan pesisir pantai utara Jawa,” kata Diana dalam diskusi dengan media di kantornya, dikutip Kamis (13/3/2025).
3. Ajak Jepang hingga Uni Emirat Arab
Pemerintah terus mendorong kolaborasi internasional untuk merealisasikan proyek Giant Sea Wall sebagai infrastruktur strategis nasional. Hal itu disinggung saat Prabowo menerima delegasi Japan Indonesia Association di Istana Merdeka pada awal 2024.
Pertemuan itu membahas peluang kerja sama konkret dalam pembangunan tanggul laut raksasa dan penguatan konektivitas kawasan pesisir.
“Itu juga diharapkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang ini karena mereka juga perusahaan construction-nya juga kita harapkan bisa berpartisipasi,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani pada 5 Desember 2025.
Selain Jepang, Indonesia juga menjalin kesepakatan investasi dengan Uni Emirat Arab. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi PEA menyepakati kelanjutan kerja sama di sektor teknologi dan infrastruktur, termasuk proyek-proyek penunjang GSW.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan PEA untuk melanjutkan beberapa proyek infrastruktur dalam PSN, dan membahas rencana pembangunan Giant Sea Wall,” kata Airlangga dalam pertemuan dengan Menteri Investasi Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohamed Hassan Alsuwaidi pada Rabu (12/2/2025).
Pemerintah menilai partisipasi internasional sangat penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjaga kualitas dan keberlanjutan proyek.
4. Pemerintah tawarkan proyek turunan untuk menarik investor
Untuk menarik minat investor dalam proyek Giant Sea Wall, pemerintah merancang pengembangan kawasan tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tak hanya membangun infrastruktur pengendali banjir, pemerintah juga menyiapkan proyek turunan seperti jalan tol, kawasan permukiman, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sistem sanitasi, penyediaan air bersih, serta embung dan bendungan.
Nah, ini peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture,” kata Wamen PU, Diana dalam diskusi dengan media di kantornya, Rabu (12/3/2025).
Model pembiayaan dirancang berbasis konsep land value capture, di mana peningkatan nilai lahan akibat pembangunan infrastruktur akan dikembalikan sebagai sumber pembiayaan proyek. Skema tersebut diharapkan mampu menarik investor karena menawarkan imbal hasil tidak hanya dari konstruksi, tetapi juga dari pengembangan kawasan secara komersial.
5. Proyek GSW mendapat kritik tajam dari organisasi lingkungan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan kritik tajam terhadap proyek Giant Sea Wall yang digagas pemerintah sebagai solusi banjir rob dan penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa.
Dalam pernyataannya, WALHI menyebut proyek tersebut sebagai “solusi palsu” terhadap krisis iklim, karena justru berpotensi mempercepat kerusakan ekologis di daratan dan perairan Pulau Jawa.
Menurut WALHI, pendekatan pembangunan yang berorientasi pada fisik dan betonisasi akan mengorbankan ekosistem pesisir serta menghilangkan ruang hidup masyarakat, khususnya komunitas nelayan. Mereka menilai proyek ini lebih mengakomodasi kepentingan investasi dan reklamasi ketimbang mengatasi akar persoalan lingkungan.
Alih-alih membangun tanggul laut raksasa, WALHI mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola ruang pesisir, menghentikan ekspansi industri ekstraktif, serta mengedepankan solusi berbasis ekosistem sebagai langkah adaptif terhadap perubahan iklim.
