JAKARTA, RAGAMUTAMA.COM – Sekitar 500 sopir truk berunjuk rasa di depan New Priok Container Terminal One (NPCT1), Jalan Terminal Kalibaru Raya, Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (11/2/2025).
Demonstrasi ini bukan hanya terfokus di satu titik, namun mereka juga melakukan long march menuju Polres Metro Jakarta Utara dan Tower Pelindo di Jalan Yos Sudarso.
Para sopir melakukan aksi ini sebagai bentuk protes terhadap beberapa permasalahan yang telah lama mereka keluhkan.
“Ini adalah puncak kemarahan teman-teman sopir. Sudah berkali-kali mediasi, katanya akan diperbaiki,” ungkap Ketua Keluarga Besar Sopir Indonesia (KB-SI) Nuratmo (45) saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Selasa.
Minta gate pass dihapus
Salah satu tuntutan utama para sopir truk adalah penghapusan gate pass di NPCT 1. Pasalnya, ada dua gate pass di NPCT 1.
Di sisi lain, sopir truk menilai bahwa gate pass NPCT 1 terlalu dekat dengan jalan raya, yang kerap menyebabkan kemacetan.
“Karena satu-satunya pelabuhan yang gate-nya dua cuma di NPCT. Gate ini terlalu berdekatan dengan jalan raya, kantong parkir sedikit, sehingga menyebabkan kemacetan,” jelas Nuratmo.
Selain itu, ia menambahkan, gate pass di NPCT 1 sering mengalami kerusakan atau error.
Jika hal ini terjadi, truk yang ingin masuk ke pelabuhan harus antre hingga ke jalan raya, yang tentunya semakin memperparah kemacetan.
Tolak biaya masuk pelabuhan
Sopir truk juga menuntut penghapusan biaya masuk pelabuhan yang dikenakan sejak 1 Februari 2025.
“Kedua, kami menolak pembayaran pintu masuk pelabuhan yang awalnya gratis. Itu Rp 17.000 dan rencananya di bulan April akan naik menjadi Rp 20.000,” ujar Nuratmo.
Kebijakan baru ini dinilai memberatkan para sopir, mengingat sebelumnya akses masuk pelabuhan adalah gratis.
Pungutan liar yang merajalela
Para sopir juga mengeluhkan adanya banyak pungutan liar (pungli) di area Pelabuhan Tanjung Priok.
Selain membayar biaya masuk, mereka sering dimintai uang oleh petugas pelabuhan.
“Ketika kami masuk gate, kontainer dicek, dan kami sering diminta duit sama petugas atau karyawan di sana,” ungkap Nuratmo.
Ia biasanya memberikan uang sebesar Rp 2.000 hingga Rp 5.000 kepada para petugas pelabuhan.
Pungli paling besar terjadi di pintu pelabuhan antarpulau, yang bisa mencapai Rp 50.000.
Proses bongkar muat yang lambat
Keluhan lain yang diungkapkan para sopir adalah tentang proses bongkar muat yang lambat.
“Ketiga, bongkar muat yang lama. Sekelas pelabuhan internasional, kami sering mengalami bongkar muat sampai puluhan jam,” jelas Nuratmo.
Proses yang memakan waktu ini membuat banyak sopir terpaksa menunggu berjam-jam di pelabuhan. Minimnya fasilitas juga membuat kondisi semakin buruk.
“Di dalam sana MCK atau toilet hampir tidak ada. Kami menunggu puluhan jam tanpa fasilitas toilet atau kantin,” tambahnya.
Akibatnya, banyak sopir yang jatuh sakit karena kurangnya fasilitas yang memadai.
Demo berujung ricuh
Seluruh tuntutan tersebut disampaikan di depan Tower Pelindo. Demo sempat berlangsung ricuh karena pihak Pelindo belum memberikan respons hingga pukul 14.00 WIB.
Para sopir pun marah dan melempari Tower Pelindo dengan sampah seperti kardus bekas, kertas sisa makanan, dan botol plastik.
Mereka juga menyerang sopir truk lain yang masih beroperasi, hingga satu truk trailer menjadi korban dengan kacanya yang pecah.
Mediasi
Setelah situasi mulai memanas, pihak Pelindo akhirnya bersedia membuka mediasi dengan perwakilan sopir truk.
Sekitar 15 sopir truk diajak masuk ke dalam Tower Pelindo untuk melakukan dialog.
Mediasi berlangsung tertutup. Kedua belah pihak juga tidak diperkenankan membawa ponsel selama mediasi berlangsung.
Usai mediasi, Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri membantah adanya dugaan pungli di area Pelabuhan.
“Kami sebagai operator pelabuhan berkomitmen penuh menjaga integritas dalam segala lini proses bisnis,” jelas Adi dalam keterangan tertulisnya.
Pelindo juga menegaskan bahwa mereka telah bekerja sama dengan berbagai instansi untuk menjaga inisiatif Pelabuhan Bersih, di antaranya Stranas PK, Kejaksaan, Ombudsman, dan Transparansi International Indonesia.
Adi menambahkan, mereka telah menyediakan sistem pelaporan untuk mengatasi pungli, korupsi, dan pemerasan, melalui saluran independen, yaitu WBS (whistleblowing system) Pelindo Bersih.
Sistem pelaporan ini dapat diakses secara daring kapan pun dan oleh siapa pun, termasuk para sopir truk.
“Jika ada oknum yang terbukti melakukan pungli, kami akan memberikan sanksi tegas,” ucapnya.
