REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatatkan angka utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV 2024 sebesar 424,8 miliar dolar AS atau Rp 6.887,7 triliun (kurs saat ini Rp 16.214 per dolar AS). Angka tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal III 2024 yang tercatat sebesar 428,1 miliar dolar AS.
“Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,0 persen (yoy), melambat dibandingkan 8,3 persen (yoy) pada triwulan III 2024,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Senin (17/2/2025).
Denny mengatakan, penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. “Perkembangan posisi ULN kurtal IV/2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Denny menuturkan, posisi ULN pemerintah pada kuartal IV/2024 tercatat sebesar 203,1 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi kuartal III 2024 sebesar 204,1 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3 persen (yoy) dari 8,4 persen (yoy) pada kuartal III 2024.
“Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS. Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,” terangnya.
Denny menekankan bahwa pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN,” tegasnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,8 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,7 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (13,4 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,0 persen). Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Denny melanjutkan mengenai ULN swasta yang tercatat mengalami penurunan. Pada kuartal IV 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,1 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi kuartal III 2024 sebesar 196,3 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,2 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan 0,6 persen (yoy) pada kuartal III 2024.
Perkembangan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5 persen (yoy) dan 2,1 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,5 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaanya,” ujar Denny.
Hal ini, lanjutnya, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4 persen pada kuartal IV 2024, dari 31,1 persen pada kuartal III 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8 persen dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutupnya.
