RAGAMUTAMA.COM – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengungkapkan hasil analisisnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. Analisis ini dilakukan atas izin Penjabat (Pj) Gubernur Jabar.
“Saya diminta langsung oleh Pj Gubernur untuk menganalisis beberapa belanja yang dinilai kurang relevan. Jadi, ini bukan tindakan melebihi kewenangan, tetapi bagian dari persiapan transisi kepemimpinan,” ujar Kang Dedi dalam sebuah tayangan di media sosialnya.
Dari hasil analisis tersebut, ia menemukan fakta yang mengejutkan.
Banyak alokasi anggaran yang dinilainya tidak mendukung kebutuhan mendasar masyarakat, namun tetap dialokasikan.
Salah satu temuan yang ia soroti adalah anggaran Rp 300 miliar di Dinas Pendidikan Jawa Barat yang digunakan untuk pengadaan alat peraga berupa layar digital.
“Kita kekurangan ruang kelas baru (RKB) untuk SD, SMP, dan SMA, banyak bangunan sekolah yang rusak, tetapi yang dibeli malah layar digital. Kalau ruang kelas dan bangkunya saja tidak ada, buat apa layar digital itu?” tegas Dedi.
Ia juga menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah, terutama di tingkat SMA, yang menyebabkan banyak siswa tidak tertampung.
“Anggaran seperti ini tidak sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat. Seharusnya, prioritasnya adalah membangun infrastruktur pendidikan,” tambahnya.
Temuan Anggaran Lain yang Tak Efisien
Tidak hanya sektor pendidikan, Dedi juga menemukan alokasi anggaran yang dinilai kurang relevan di sektor kesehatan.
Ia menyebutkan adanya bantuan untuk rumah sakit di berbagai daerah di Jawa Barat dengan nilai ratusan miliar rupiah, namun penggunaan dana tersebut belum jelas.
“Anggaran untuk rumah sakit itu perlu dievaluasi. Kalau memang tidak relevan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seharusnya dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak,” jelasnya.
Dedi memperkirakan total anggaran belanja yang tidak efisien ini mencapai Rp 2 hingga Rp 4 triliun per tahun.
Jika dihitung dalam periode lima tahun, jumlahnya bisa mencapai Rp 20 triliun.
“Bayangkan, Rp 20 triliun ini bisa digunakan untuk memperbaiki jalan di Jawa Barat yang membutuhkan sekitar Rp 7 triliun atau mengaliri listrik bagi 100 ribu kepala keluarga yang saat ini masih hidup tanpa listrik,” ujar Dedi.
Selain itu, ia juga menyoroti anggaran Rp 200 miliar untuk kegiatan seremoni dan honor non-ASN sebesar Rp 120 miliar yang menurutnya tidak semestinya.
Komitmen untuk Perubahan
Dedi berjanji akan melakukan perombakan besar terhadap kebijakan anggaran setelah ia resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. “Saya akan mengarahkan anggaran untuk kepentingan publik. Dalam waktu dekat, insya Allah, kami akan mengidentifikasi potensi efisiensi anggaran sebesar Rp 2 hingga Rp 4 triliun setiap tahunnya,” tegasnya.
Ia juga berkomitmen untuk melakukan transparansi dalam pengelolaan anggaran. “Nantinya, semua item anggaran akan diumumkan secara terbuka. Efisiensi anggaran ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat Jawa Barat,” tutup Kang Dedi.
Dengan langkah ini, ia optimis Jawa Barat dapat menjadi provinsi yang lebih maju, dengan alokasi anggaran yang benar-benar mendukung kebutuhan mendasar masyarakat.
