RAGAMUTAMA.COM, Jakarta – Partai Gerindra secara terbuka mengumumkan bahwa ketua umumnya, Prabowo Subianto, akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2025. Pengumuman ini disampaikan di hadapan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam acara silaturahmi menjelang peringatan HUT ke-17 Gerindra di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat, 14 Februari 2025.
Adapun informasi pencalonan ini keluar dari Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Ahmad Heryawan setelah menghadiri kegiatan silaturahmi para ketua umum partai KIM di Hambalang. “Yang ada adalah diumumkan bahwa Prabowo akan maju kembali pada tahun 2029,” kata Ahmad di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.
Pengumuman ini juga seiring dengan permintaan Prabowo kepada partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus untuk terus kompak sampai 2029. Bahkan, Prabowo menawarkan KIM plus menjadi koalisi permanen. “Koalisinya untuk sampai 2029. Presiden Prabowo Subianto meminta koalisi KIM plus menjadi koalisi permanen,” kata Waketum Partai Demokrat Benny Kabur Harman di acara yang sama.
Menanggapi pengumuman itu, beberapa partai politik pun memberikan pandangannya. Berikut sejumlah pendapat yang dihimpun Tempo pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Partai Amanat Nasional
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto karena Prabowo diminta maju kembali dalam Pilpres 2029. Selain itu, ia juga menyampaikan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra untuk periode 2025-2030 dalam Kongres Luar Biasa Gerindra ke-VII yang digelar di Hambalang, Jawa Barat.
“Juga mengucapkan selamat kepada Prabowo karena diumumkan (maju Pilpres) 2029,” kata Zulkifli di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.
Dia mengatakan, PAN merupakan teman seperjuangan dan setia Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang pangan ini juga berujar ada saatnya PAN diajak bicara mengenai keputusan Kongres Luar Biasa Gerindra ke-VII itu. “Pada saatnya kita akan diajak bicara,” kata dia.
Partai NasDem
Partai NasDem belum ingin berkomentar jauh mengenai keputusan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2029. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan NasDem belum menentukan sikap untuk mendukung Prabowo.
“Masih terlalu dini,” kata Willy di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.
Lebih baik, kata Willy, pembicaraan fokus kepada agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Lalu fokus pada partai koalisi KIM plus yang mendukung supaya kebijakan pro rakyat bisa dieksekusi,” kata dia.
NasDem, kata Willy, belum membicarakan mengenai Pilpres 2029. Meski begitu, Ketua Umum NasDem Surya Paloh berpesan supaya kader NasDem setidak-tidaknya berkomitmen supaya program pemerintah Prabowo berhasil.
“Jadi ini waktunya untuk bergandengan tangan bersama-sama. Sebab, Indonesia berhadapan dengan resesi global. Surya Paloh meminta kader menjaga stabilitas,” kata dia.
Partai Keadilan Sejahtera
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan partainya berpeluang untuk mendukung Prabowo Subianto maju Pilpres 2029. Hal ini sejalan dengan sikap PKS yang akan terus membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Insyaallah (mendukung di Pilpres 2029),” kata dia di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.
Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Ahmad Heryawan mengatakan, Prabowo tidak meminta KIM plus mendukungnya untuk saat ini. PKS sendiri, kata Aher, belum menentukan sikap. “Sikap partai tentu ya jangan sekarang, sikapnya nanti menjelang itu,” kata dia.
Partai Solidaritas Indonesia
Sekjen Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Raja Juli Antoni mengatakan, partainya mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju lagi di Pilpres 2029.
“Dukung Prabowo lagi,” kata dia usai menghadiri kegiatan silaturahmi para ketua umum partai KIM plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.
Menteri Kehutanan ini mengatakan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus akan terus berlangsung hingga periode ke depan. “(Koalisi) ya lanjut selama-lamanya,” kata Raja Juli.
Pilihan Editor:Sederet Fakta Retret Kepala Daerah, dari Biaya Pakai APBN hingga Pemilik PT Lembah Tidar
