TEMPO.CO, Jakarta – PT Yakult Indonesia Persada mengincar posisi menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pemasok minuman olahan susu. Presiden Direktur PT Yakult Indonesia Persada Hiroshi Kawaguchi mengutarakan niat itu di sela-sela acara ‘Seminar Ilmiah Shokuiku Nutrisi dan Edukasi’ yang diselenggarakan perusahaannya.
Hiroshi berpendapat produk Yakult bisa mendukung tujuan program Makan Bergizi Gratis. “Mulai sekarang kami mau bicara dengan pihak pemerintah juga (untuk terlibat dalam MBG),” ujar Hiroshi di Hotel The Westin Jakarta, Jakarta, pada Kamis, 13 Februari 2025. Hiroshi menyatakan lewat diskusi itulah ia ingin memikat para pemangku kepentingan MBG agar melirik Yakult.
Laki-laki asal Jepang itu mengklaim kandungan probiotik dalam Yakult cocok untuk menjadi minuman pendamping menu Makan Bergizi Gratis. Ia pun tak ragu-ragu mengusulkan agar Yakult diberikan setiap hari kendati harga per porsi MBG dibidik sebesar Rp 10 ribu.
“Tidak harus banyak-banyak, satu botol minum setiap hari pasti usus menjadi sehat. Jadi harapan kami setiap hari minum Yakult,” kata Hiroshi memberi alasan. Lebih lanjut, Hiroshi menjelaskan bakteri Lactobacillus casei Shirota strain berperan baik dalam menjaga kesehatan usus, sehingga secara langsung membantu menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi.
Sebagai produsen minuman probiotik satu-satunya di Indonesia, Yakult menegaskan keinginan untuk juga menjadi mitra pemerintah. Kendati begitu, Hiroshi mengatakan belum ada pembicaraan resmi dengan pemerintah soal wacana Yakult menjadi mitra MBG.
Di lain sisi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan kini program MBG telah dinikmati sebanyak 760 ribu penerima manfaat di 36 provinsi di Indonesia.
Dengan realisasi itu, Dadan membidik jumlah penerima manfaat MBG meningkat lebih dari dua kali lipat. “Nanti kita targetkan di 17 Februari lebih dari 2 juta,” ucap Dadan usai rapat kerja tertutup dengan Komisi IX DPR RI pada Rabu malam, 12 Februari 2025. Adapun target itu telah meningkat dari sasaran sebesar 1,5 juta orang yang disampaikan sebelumnya.
Pilihan Editor: Paradoks Pemangkasan Anggaran, Fitra Rekomendasikan Prabowo Kurangi Jumlah Kementerian
