TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara pemangkasan anggaran sebesar Rp 38,9 miliar dari Rp 122,4 miliar di kementeriannya akan berdampak pada berbagai program, termasuk beasiswa ke 142 anak transmigran. Dari pemangkasan itu, Iftitah mengatakan juga berdampak pada defisit anggaran sebesar Rp 51,47 miliar untuk 637 pegawai.
“Dampak efisiensi itu adanya defisit anggaran,” kata Iftitah saat rapat bersama anggota Komisi V DPR di kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu, 12 Februari 2025.
Dia mengatakan saat ini di Kementerian Transmigrasi ada 391 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 246 orang non-ASN. Dalam anggaran ini juga belum memperhitungkan kebutuhan honor pegawai Rp 22,6 miliar dalam setahun.
Selain itu, Iftitah mengatakan pemangkasan anggaran ini juga berdampak pada insentif bagi petugas kesehatan dan pendidikan di pemukiman transmigran.
Dia mengatakan efisiensi ini juga berdampak pada defisit anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 37,5 miliar, penempatan transmigran dan pembangunan sarana dan prasarana. Tak hanya itu, pemenuhan jatah hidup 146 kepala keluarga transmigran juga terdampak. Dari delapan bulan jatah pangan, kini hanya mencukupi empat bulan.
“Terdapat anggaran mandatori (pangan transmigran, beasiswa anak transmigran, yang perlu dianggarkan,” kata Iftitah. Karena itu, Iftitah mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan Rp 10,5 miliar, khusus untuk pangan dan beasiswa transmigran ini.
Secara keseluruhan, Iftitah mengatakan kementeriannya juga pernah mengusulkan anggaran belanja tambahan ke Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 2,5 triliun. Iftitah menyebut dirinya juga pernah membahas usulan ini dengan Presiden Prabowo pada 10 Desember 2025. “Tapi belum ada keputusan. Bapak Presiden meminta waktu khusus untuk membahas program transmigrasi,” kata dia.
Iftitah menjelaskan usulan penambahan anggaran ini nanti dipakai untuk merevitalisasi 49 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan kementerian, menempatkan 1.760 kepala keluarga transmigran, pemekaran struktur organisasi di kementeriannya, dan pendataan hingga digitalisasi data kawasan transmigran.
Pilihan Editor: Paradoks Pemangkasan Anggaran, Fitra Rekomendasikan Prabowo Kurangi Jumlah Kementerian
