TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengimbau para aparatur negara untuk secepatnya melaporkan harta kekayaan. Rini menyampaikan imbauan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).
Menurut Rini, LHKAN adalah kewajiban bagi setiap aparatur negara, termasuk ASN, TNI, hingga Polri. “Hasil pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN agar dilaporkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau unit yang ditunjuk kepada Kementerian PANRB paling lambat 30 April setiap tahun,” kata Rini melalui keterangan tertulis, Ahad, 9 Februari 2025.
Rini mengatakan pelaporan harta kekayaan adalah salah satu cara pencegahan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023, laporan harta kekayaan aparatur negara dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan, serta melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak bagi Aparatur Negara yang tidak wajib LHKPN.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto meminta setiap instansi pemerintah ikut mengawasi kepatuhan lapor harta kekayaan oleh aparatur negara. “Setiap instansi pemerintah harus menyusun kebijakan internal yang mewajibkan pelaporan LHKAN dan menjelaskan secara teknis penyampaian LHKAN bagi setiap aparatur negara di instansinya,” kata Erwan.
Hasil pemantauan ketaatan setiap aparatur negara dalam memenuhi kewajiban lapor LHKAN tahun ini harus disampaikan kepada Kementerian Pan-RB paling lambat tanggal 30 April 2025. Format laporan mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara.
Pilihan Editor: Gurih Tambang Ormas Keagamaan
