TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte yang sedang berlangsung. Ia juga menekankan bahwa kabinet pemerintahan eksekutif tidak memiliki peran dalam permasalahan tersebut.
“Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemakzulan,” kata Marcos dalam konferensi pers di Istana Malacanang pada Kamis, 6 Februari 2025, sebagaimana dikutip dari Antara.
Selain itu, Marcos menegaskan bahwa baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Senat harus menangani pengaduan pemakzulan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Ketika usulan pemakzulan diajukan, DPR dan Senat tidak memiliki pilihan. Mereka harus mengakui keluhan yang telah diajukan dan berunding, dan itulah yang terjadi saat ini,” ujar Marcos.
Mengingat perkembangan tersebut, Marcos mengungkapkan dia bersedia mengadakan sidang khusus Kongres jika Senat memintanya. Pada Rabu, 5 Februari 2025, diketahui sebanyak 215 anggota DPR Filipina memberikan suara mendukung pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dan mengajukan kasus tersebut ke majelis tinggi.
Namun, Senat tidak mengambil tindakan lebih lanjut terkait upaya pemakzulan tersebut.
Sara Duterte menghadapi tujuh pasal pemakzulan, termasuk dugaan konspirasi untuk membunuh presiden, pasangannya, serta Ketua DPR; penyalahgunaan dana rahasia; serta keterlibatan dalam penyuapan dan korupsi selama menjabat sebagai menteri pendidikan.
Pasal pemakzulan lainnya mencakup kepemilikan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan serta kegagalan dalam melaporkan aset pribadi; dugaan keterlibatan dalam pembunuhan di luar hukum di Kota Davao; serta tindakan destabilisasi, pemberontakan, dan gangguan ketertiban umum.
Dalam waktu terpisah, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte pada Jumat, 7 Februari 2025 mengatakan bahwa dirinya tak berencana mengundurkan diri meskipun telah dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Filipina.
Harian Inquirer melaporkan bahwa Duterte mengatakan kepada wartawan bahwa dia masih membaca keluhan pemakzulan tersebut dan pengacaranya sedang mengkaji hal itu.
“Kami belum sampai di tahap itu (mengundurkan diri), hal itu masih belum dipertimbangkan,” ujar Putri mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut.
Adapun Sara Duterte diketahui dimakzulkan setelah dua pertiga anggota parlemen Filipina menandatangani petisi pemecatannya atas tuduhan menyalahgunakan anggaran ketika memimpin Kementerian Pendidikan. Usai ditandatangani, petisi kemudian diajukan ke Senat untuk sidang yang kemungkinan memutuskan untuk Duterte tidak boleh lagi memegang jabatan publik.
Petisi pemakzulan ini muncul di tengah konflik antara Sara dan Marcos, ketika Sara telahmenuduh Marcos menginginkan kematiannya. Duterte mengklaim bahwa Marcos menganggapnya sebagai “ancaman terbesar” bagi upayanya untuk terpilih kembali sebagai presiden pada 2028.
Keduanya sebelumnya merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2022, yang membawa mereka memenangkan masa jabatan enam tahun bersama.
Namun, dalam beberapa bulan terakhir, hubungan politik mereka memburuk dan akhirnya mendorong Duterte untuk mundur dari Kabinet Marcos pada Juni lalu, di mana ia sebelumnya menjabat sebagai menteri pendidikan.
Pilihan Editor: Pemakzulan Wakil Presiden Filipina Makin Bulat, Siapa Sara Duterte?
