RAGAMUTAMA.COM – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tengah memfokuskan perhatian pada upaya menjaga dan meningkatkan kebersihan di berbagai tempat wisata sebagai bagian dari strategi mencapai pariwisata yang berkelanjutan.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam acara Monthly Brief 2025 di Jakarta, menegaskan bahwa kebersihan, terutama toilet dan pengelolaan sampah, menjadi prioritas utama.
Dalam rangka mendukung hal ini, telah diluncurkan Gerakan Wisata Bersih di Yogyakarta sebagai langkah konkret dalam mewujudkan pariwisata yang lebih ramah lingkungan.
Menanggapi tantangan dalam pembangunan tempat wisata yang sering kali tidak berkelanjutan, Kemenpar terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta berbagai pihak yang bergerak di bidang lingkungan.
Tujuannya adalah memastikan seluruh tempat wisata tetap bersih, nyaman, dan layak untuk dikunjungi wisatawan.
Kebersihan, kunci tingkatkan daya saing wisata
Selain itu, kebersihan juga dipandang sebagai elemen penting dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata sehingga dapat naik kelas dan menarik lebih banyak wisatawan.
“Kita membutuhkan pariwisata Indonesia untuk naik kelas. Itu harus bersih, nyaman, indah, dan asri. Oleh karena itu, kami terus melakukan sosialisasi kepada para pelaku industri pariwisata mengenai pentingnya praktik keberlanjutan,” ujar Widiyanti.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Kemenpar telah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permen-Parekraf) pada tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Wisata yang Berkelanjutan.
Aturan ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun destinasi wisata di berbagai wilayah, termasuk desa dan daerah terpencil.
Widiyanti juga menyoroti tren global yang bergerak ke arah pariwisata berkelanjutan dan regeneratif. Menurutnya, lingkungan merupakan aspek yang sangat penting karena keindahan dan keasrian destinasi adalah modal utama dalam industri pariwisata.
Kolaborasi dalam penegakan prinsip keberlanjutan
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menambahkan, Kemenpar memang tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada pihak yang merusak lingkungan.
Namun, kementerian terus bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Investasi/BPKM untuk memastikan prinsip-prinsip keberlanjutan ditegakkan.
Ni Luh juga menegaskan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku industri tentang pengawasan serta penerapan aturan terkait pariwisata berkelanjutan.
Ia mengajak media dan masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran agar dapat segera ditindaklanjuti.
Komitmen pemda dalam menjaga kelestarian lingkungan
Komitmen untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah.
Sebagai contoh, Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung meminta agar pengembang yang melakukan pembangunan di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, melakukan penanaman kembali pohon bakau yang terdampak proyek tersebut.
Ia menekankan bahwa setiap bentuk pembangunan harus mempertimbangkan dampak lingkungan, termasuk terhadap ekosistem mangrove yang sangat penting bagi keseimbangan ekologi.
Langkah ini merupakan respons terhadap laporan warga mengenai aktivitas pengerukan pasir laut ilegal di Pulau Gugus Lempeng, Kelurahan Pulau Pari.
Keberadaan aktivitas ilegal semacam ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pembangunan destinasi wisata berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.
