TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Maria Yohana Esti Wijayati mengevaluasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sebulan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, distribusi makan bergizi seharga Rp 10 ribu itu belum sepenuhnya tepat sasaran.
Dia berujar bahwa seharusnya Makan Bergizi Gratis itu tidak diberikan kepada seluruh anak atau pelajar di Indonesia, terlebih lagi kepada anak dari keluarga berada. Legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini menilai bahwa pemerintah perlu mengatur skala prioritas terhadap sasaran dari program tersebut.
“MBG ini mestinya diprioritaskan, atau diterapkan tidak untuk semua anak sekolah,” katanya ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 6 Februari 2025.
Dia mengatakan bahwa pemberian Makan Bergizi Gratis itu seharusnya diprioritaskan untuk anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu, juga untuk daerah 3T, serta daerah yang angka stunting dan kemiskinannya tinggi.
Dia menyatakan bahwa Komisi X DPR mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo ini. Namun, menurut dia, mekanisme sasaran dan distribusinya perlu diperbaiki, termasuk skala prioritas dan infrastrukturnya.
“Jadi saya berharap terus untuk makan bergizi gratis, tetapi kami cari mekanisme terbaik dengan infrastruktur yang sudah siap,” ucapnya.
Adapun program MBG pertama kali dilakukan pada 6 Januari 2025. Program ini merupakan janji kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.
Presiden Prabowo menargetkan jumlah penerima MBG periode Januari sampai dengan April 2025 sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian, 6 juta orang pada periode April-Agustus 2025, 15-17 juta orang pada Agustus-September 2025. Hingga akhir 2025, Presiden menargetkan MBG dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.
