RAGAMUTAMA.COM – PONTIANAK – SMK Negeri 1 Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 17 guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) non-ASN. Kabar ini menimbulkan keprihatinan.
Anggota DPRD Kalimantan Barat, Muhammad Darwis, mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar untuk segera turun tangan menyelesaikan permasalahan PHK tersebut. Beliau menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam situasi ini.
“Keputusan PHK ini, menurut kami, tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran saja, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pendidikan di Kalbar, khususnya di daerah-daerah terpencil dan perbatasan yang masih kekurangan tenaga pendidik,” ujar Darwis di Pontianak, Senin (28/4).
Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan klasik berupa kekurangan tenaga pendidik, terutama di wilayah-wilayah pinggiran dan perbatasan. Hal ini menjadi perhatian serius.
Darwis menilai, pemberhentian guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun perlu pertimbangan matang, mengingat kekurangan tenaga pengajar yang masih signifikan di daerah tersebut.
“Guru honorer dengan masa pengabdian panjang seharusnya mendapatkan perlakuan lebih adil. Jangan hanya fokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas pendidikan di daerah yang kekurangan tenaga pengajar,” tegasnya.
Harapan Darwis, Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan ini.
Sebagai solusi, Darwis menyarankan agar guru dan tendik honorer yang diberhentikan ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga pengajar, atau dipertimbangkan untuk mengikuti program pendidikan khusus atau jalur rekrutmen formasi baru.
“Dinas Pendidikan harus mengevaluasi masalah ini secara menyeluruh. Kami meminta agar para guru yang diberhentikan diberikan kesempatan mengajar kembali, baik di sekolah negeri lain atau melalui skema penempatan yang lebih adil,” kata Darwis.
Lebih lanjut, Darwis menekankan bahwa keputusan terkait tenaga pendidik tidak boleh semata-mata didasarkan pada aspek administratif dan anggaran saja.
Pemerintah daerah diharapkan memperhatikan kebutuhan riil di lapangan, terutama di daerah yang masih kekurangan guru dan tenaga pendidik yang memadai.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang krusial bagi pembangunan daerah. Keputusan terkait tenaga pendidik harus mempertimbangkan kepentingan strategis daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tuturnya.
Menanggapi hal ini melalui pesan singkat WhatsApp, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Rita Hastarita, menyatakan bahwa PHK 17 guru dan tendik di SMKN Sungai Kakap merupakan wewenang sekolah.
“Silakan hubungi pihak sekolah langsung,” kata Rita.
Kepala SMK Negeri 1 Sungai Kakap, Wahyu Mulya Ningrum, menjelaskan PHK tersebut berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja, seiring bertambahnya tenaga aparatur sipil negara (ASN) jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam tiga tahun terakhir.
Wahyu menambahkan, rencana pengurangan pegawai honorer telah diinformasikan kepada seluruh guru dan tendik sejak Maret 2025, namun pelaksanaannya ditunda karena Ramadan dan Idulfitri.
Keputusan resmi diambil setelah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 17 April 2025 yang merekomendasikan efisiensi penggunaan anggaran.
Berdasarkan ketentuan terbaru, dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak diperbolehkan untuk membiayai belanja pegawai. Kondisi ini memaksa sekolah melakukan penyesuaian.
Sejak 2022 hingga 2024, SMKN 1 Sungai Kakap telah menerima tambahan 18 ASN PPPK, sebagian besar telah menerima tunjangan profesi guru.
Dari 27 guru dan tendik non-ASN, 17 orang diberhentikan dan 9 orang dipertahankan. Mereka yang dipertahankan memiliki masa kerja lebih lama, tengah mengikuti seleksi ASN, atau bertugas di bidang kebersihan dan keamanan sekolah. Hak-hak guru dan tendik honorer yang diberhentikan telah dibayarkan hingga Maret 2025. (antara/jpnn)
