Ragamutama.com – , Jakarta – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menyuarakan kekhawatiran terkait masa depan bank-bank BUMN yang terlibat dalam pendanaan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, keterlibatan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam proyek Koperasi Desa Merah Putih ini, tidak terlepas dari adanya campur tangan pemerintah. Media berpendapat bahwa lazimnya, bank akan enggan menyetujui pinjaman dari sebuah koperasi yang belum memiliki rekam jejak bisnis yang terbukti dan beroperasi di wilayah pedesaan yang terpencil, seperti yang menjadi ciri khas program Koperasi Desa Merah Putih.
“Namun, karena adanya intervensi dari pemerintah, Himbara seolah dipaksa untuk menyetujui pinjaman tersebut. Ini jelas merupakan bentuk intervensi,” tegas Media ketika dihubungi pada hari Rabu, 23 April 2025.
Sebelumnya, Media juga telah menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah yang meminta Himbara untuk mengucurkan pinjaman kepada koperasi-koperasi tersebut. Hal ini dikarenakan program koperasi desa yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini dinilai belum memiliki kejelasan dalam hal model bisnis dan keberlanjutannya. Akibatnya, koperasi-koperasi tersebut berpotensi tinggi mengalami gagal bayar dan kredit macet, yang pada akhirnya akan membebani keuangan Himbara.
“Jika nantinya bank pemerintah mengalami kerugian dan kolaps, yang berujung pada krisis sistemik, siapa yang akan bertanggung jawab?” ungkap Media dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, menyoroti pinjaman Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Sebagai informasi, Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang bertujuan untuk mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh pelosok Indonesia. Dalam inpres tersebut, salah satu sumber pendanaan koperasi dialokasikan dari APBN, yang dikenal sebagai dana desa. Prabowo juga menginstruksikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, untuk melibatkan Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam memberikan dukungan pendanaan kepada koperasi-koperasi tersebut.
Prabowo meminta dukungan Bank Himbara untuk memenuhi kebutuhan investasi Koperasi Desa Merah Putih, termasuk pembangunan infrastruktur seperti gedung, saluran air, saluran listrik, dan akses jalan. Prabowo juga menugaskan Bank Himbara untuk berperan sebagai penyalur pendanaan dan bertanggung jawab atas penagihan kepada pihak-pihak yang memiliki kewajiban pengembalian dana. Selain itu, Prabowo juga meminta jaminan dukungan finansial berupa penggantian biaya operasional dari Kementerian Keuangan, serta dukungan non-finansial berupa data-data relevan mengenai Koperasi Desa Merah Putih dari Kementerian Koperasi.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, memperkirakan bahwa dana yang dibutuhkan untuk mendirikan dan mengoperasikan satu Koperasi Desa Merah Putih adalah sekitar Rp 2-3 miliar.
“Nantinya, pembangunan koperasi akan menggunakan dana dari Himbara, begitu juga dengan modal usahanya,” jelas Riza seusai menghadiri rapat mengenai koperasi desa di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 22 April 2025.
Riza menjelaskan bahwa pemerintah berencana untuk mencicil pinjaman dari bank negara tersebut dalam jangka waktu 10–15 tahun. Sumber dana cicilan akan berasal dari pos dana desa yang telah dialokasikan dalam APBN.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menambahkan bahwa pemerintah memilih skema cicilan jangka panjang agar beban APBN tidak terlalu berat. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemerintah masih terus mengkaji skema pinjaman dan pembayarannya tersebut bersama dengan Himbara.
“Tenang saja, semuanya masih dalam perhitungan. Kami terus melakukan sosialisasi kepada para kepala desa, dan sebagian besar dari mereka menyetujui pembentukan koperasi ini karena manfaatnya dinilai lebih besar daripada pengorbanan (penggunaan dana desa) yang diberikan,” pungkas Sudaryono.
Pilihan Editor: Untung-Rugi Jika Prabowo Hapus Kuota Impor
