KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Suap

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 7 Januari 2025 - 17:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RAGAMUTAMA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa mereka tengah melakukan penggeledahan di rumah pribadi Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Penggeledahan tersebut dilakukan setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022, Wahyu Setiawan.

Pernyataan resmi dari KPK disampaikan oleh juru bicara mereka, Tessa Mahardika, pada hari Selasa (7/1/2024) di Jakarta. Tessa menyebutkan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung di kediaman Hasto yang terletak di Bekasi. “Kami akan memberikan perkembangan lebih lanjut setelah proses penggeledahan selesai,” ujar Tessa.

Baca Juga :  Polri dan BPOM Bersinergi Tindak Pelanggaran Produk Skin Care Berlabel Biru

Sementara itu, KPK juga telah menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Hasto Kristiyanto setelah perayaan ulang tahun PDIP yang akan digelar pada 10 Januari 2025.

Jika Hasto kembali gagal memenuhi panggilan penyidik untuk kedua kalinya, KPK tidak segan-segan untuk menggunakan kewenangan mereka dalam melakukan penjemputan paksa.

Sebelumnya, Hasto dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (3/1/2024), namun ia mengajukan permohonan penjadwalan ulang dengan alasan yang belum jelas. Ia meminta agar pemeriksaan dijadwalkan kembali pada 10 Januari 2025.

Baca Juga :  Kasyaf, Pelajar SD Tangerang Juara Dunia Robotik di China

Meskipun demikian, Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, Ronny Talapessy, menegaskan bahwa Hasto akan tetap kooperatif dan siap mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku.

KPK sendiri telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi. Pertama, terkait dengan dugaan suap yang melibatkan pergantian antarwaktu anggota DPR untuk periode 2019-2024, dan kedua, dalam kasus perintangan proses penyidikan yang tengah berlangsung.

Berita Terkait

Dedi Mulyadi Tekankan Alokasi Anggaran Jabar Perlu Prioritas, Banyak Belanja Tak Penting yang Harus Dievaluasi
Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Efisiensi dan Hentikan Pemborosan dalam Pemerintahan
Menag RI Dorong Saudi Tambah Petugas Haji dan Bebaskan Bea Masuk Masyair untuk Jemaah Indonesia
Urus SKCK Kini Lebih Mudah dan Cepat dengan Superapps Presisi Polri, Begini Caranya!
Lebih dari 17.000 Peserta Lolos Seleksi CPNS Kemenag 2024, Proses Sanggah Dibuka hingga 15 Januari
Polda Kepri Tangani Darurat Tanah Longsor di Tiban Koperasi Batam
Kereta Api Baru di Gapeka 2025, Pilihan Perjalanan Lebih Banyak dan Waktu Lebih Cepat
Dedi Mulyadi: ‘Tidak Perlu Mobil Dinas Baru, Fokuskan Anggaran untuk Rakyat’

Berita Terkait

Sabtu, 18 Januari 2025 - 09:10 WIB

Dedi Mulyadi Tekankan Alokasi Anggaran Jabar Perlu Prioritas, Banyak Belanja Tak Penting yang Harus Dievaluasi

Jumat, 17 Januari 2025 - 13:20 WIB

Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Efisiensi dan Hentikan Pemborosan dalam Pemerintahan

Kamis, 16 Januari 2025 - 10:10 WIB

Menag RI Dorong Saudi Tambah Petugas Haji dan Bebaskan Bea Masuk Masyair untuk Jemaah Indonesia

Rabu, 15 Januari 2025 - 08:53 WIB

Urus SKCK Kini Lebih Mudah dan Cepat dengan Superapps Presisi Polri, Begini Caranya!

Selasa, 14 Januari 2025 - 09:36 WIB

Lebih dari 17.000 Peserta Lolos Seleksi CPNS Kemenag 2024, Proses Sanggah Dibuka hingga 15 Januari

Berita Terbaru

Ekonomi China Tumbuh 5% pada 2024 Berkat Kebijakan Stimulus (Freepik)

Ekonomi

Ekonomi China Tumbuh 5% pada 2024 Berkat Kebijakan Stimulus

Sabtu, 18 Jan 2025 - 14:23 WIB