Ragamutama.com, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan menargetkan groundbreaking proyek perumahan yang didanai investasi dari Qatar, sebagai bagian dari program penyediaan 3 juta rumah, dapat terealisasi pada bulan Mei. Bonny Z Minang, salah satu anggota Satgas Perumahan, menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada pihak Qatar, meminta kelengkapan persyaratan formal dan penandatanganan kontrak kerja sama pada bulan ini.
“Seperti yang kita ketahui, saat ini baru sebatas MoU (nota kesepahaman) yang ditandatangani di istana. Belum ada legal binding yang mengikat,” jelas Bonny kepada awak media di Menara Mandiri Jakarta, Kamis, 17 April 2025. “Pihak Qatar perlu meningkatkan status MoU tersebut menjadi kontrak yang sah.”
Untuk mencapai kesepakatan kontrak, Bonny menjelaskan bahwa Qatar perlu memenuhi serangkaian persyaratan. Salah satunya adalah mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Setelah kontrak kerja sama pembangunan perumahan disepakati, pemerintah akan menyediakan dukungan yang dibutuhkan Qatar, termasuk ketersediaan lahan yang sesuai.
“Setelah dibangun, aset-aset perumahan ini akan dikelola oleh negara. Kewajiban negara adalah menyediakan lahan yang diperlukan,” imbuh Bonny.
Proyek ambisius pembangunan 1 juta rumah dari investasi Qatar ini direncanakan akan memanfaatkan lahan di Kompleks Perumahan DPR di Kalibata. Menurut Bonny, proses pelimpahan lahan saat ini sedang berlangsung dari Sekretariat DPR kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, yang kemudian akan menyerahkannya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Qatar secara resmi menandatangani MoU pembangunan satu juta rumah sebagai bagian dari program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Rabu, 8 Januari 2025. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, memperkirakan investasi dari Qatar akan mencapai sekitar US$ 18 hingga US$ 19 miliar. Hashim sebelumnya juga menyebutkan bahwa groundbreaking direncanakan akan dilaksanakan setelah perayaan Idul Fitri.
“Saya mendengar proyek pertama akan dimulai pada bulan April, setelah Lebaran,” kata Hashim pada Rabu, 26 Februari 2025.
Mengenai ketersediaan lahan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 20 hektare lahan yang tersedia di bekas area perumahan DPR di Kalibata. Lahan seluas 20 hektare tersebut berada dalam satu blok, sementara 4 hektare lainnya terpisah karena dibatasi oleh jalur rel kereta api.
“Jika ditotal, kita bisa membangun sekitar 20 ribu unit rumah di lokasi tersebut,” kata Fahri kepada wartawan di sela-sela diskusi di Kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, pada Kamis, 27 Februari 2025. Rencananya, rumah yang akan dibangun adalah rumah susun sederhana milik (rusunami). “Orientasinya adalah kepemilikan,” tegas Fahri.
Mengenai harga rumah, Fahri menyatakan bahwa pemerintah masih dalam tahap perhitungan dan negosiasi terkait biaya konstruksi. Namun, ia meyakinkan bahwa harga rumah yang ditetapkan akan terjangkau bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan lahan yang digunakan adalah milik pemerintah dan pemerintah tidak akan mengambil keuntungan dari penjualan tersebut.
“Untuk apa pemerintah mengambil untung dari penjualan tanah? Itu tidak ada gunanya,” kata Fahri. “Keuntungan bagi pemerintah adalah ketika rakyatnya dapat hidup layak di sana.”
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Aguan hingga Boy Thohir Terlibat dalam Program 3 Juta Rumah, Maruarar Sirait: Itu Gratis
