Ragamutama.com, JAKARTA — Kasus keamanan sistem di Bank DKI menjadi perhatian publik, terutama mengingat rencana perseroan untuk melakukan initial public offering (IPO). Insiden ini diduga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank milik pemerintah tersebut.
Dilansir dari Antara, Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menyatakan bahwa bank telah melakukan investigasi forensik untuk mengungkap penyebab masalah. Proses ini dilakukan oleh perusahaan teknologi terkemuka, IBM.
“Proses forensik telah dilakukan oleh lembaga yang kami tunjuk, yaitu IBM, seperti yang disampaikan Bapak Gubernur,” jelas Agus.
: Bank DKI Pastikan Transaksi NonTunai KJP Plus Lewat EDC Tetap Lancar
Agus menjelaskan bahwa investigasi forensik telah selesai dan hasilnya telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk dianalisis lebih lanjut.
Hasil investigasi mengidentifikasi sejumlah kelemahan, baik dalam sistem internal Bank DKI maupun pada sistem pihak ketiga yang bekerja sama.
: : Pramono Minta OJK Jabodebek Kawal Rencana IPO Bank DKI
“Kelemahan tersebut ditemukan baik di internal Bank DKI maupun di pihak ketiga, dan temuan ini telah kami serahkan kepada pihak berwenang, termasuk Bareskrim, sebagaimana disampaikan Bapak Gubernur,” tambah Agus.
Selain investigasi, Bank DKI juga telah melakukan perbaikan dan penguatan sistem. Pihak regulator akan membantu memvalidasi perbaikan tersebut sebelum sistem kembali beroperasi.
: : Bukan Cuma Bank DKI, Pramono Bakal Rombak Direksi BUMD Lain
“Kami berharap proses validasi ini cepat selesai, sehingga sistem dapat beroperasi kembali dalam minggu ini. Namun, kami belum dapat memastikan karena masih menunggu validasi dari tim internal, IBM, dan tim lainnya,” ungkap Agus.
Pramono Minta Pengawalan IPO
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan pernyataan terkait rencana IPO Bank DKI.
Dalam acara pelantikan Edwin Nurhadi sebagai Kepala Kantor OJK Jabodebek, Pramono mengapresiasi kerja sama antara Pemprov DKI dan OJK.
Ia berharap OJK Jabodebek dapat menjalankan pengawasan dan memberikan arahan yang optimal, termasuk mengawal rencana IPO Bank DKI dan memastikan sistem keuangan daerah yang sehat dan inklusif.
“Semoga Pak Edwin dan jajarannya dapat membawa kebaikan dan keberhasilan di Jakarta, mengingat tantangan ekonomi saat ini cukup berat,” katanya dalam siaran pers, Jumat (18/4/2025).
Selain Bank DKI, OJK Jabodebek juga mengawasi 125 Bank Perekonomian Rakyat (BPR), 16 BPR Syariah, dan berkoordinasi dengan Kantor OJK Provinsi Banten.
Mengingat Jabodebek sebagai pusat ekonomi nasional yang mengelola lebih dari separuh aset lembaga jasa keuangan nasional, Kantor OJK Jabodebek memiliki peran strategis dalam literasi dan inklusi keuangan, perlindungan konsumen, komunikasi publik, serta koordinasi analisis ekonomi dan keuangan regional.
Kantor OJK Jabodebek diharapkan dapat menerjemahkan kebijakan OJK di daerah dan memperkuat peran sektor jasa keuangan, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.
Edwin Nurhadi Jadi Kepala OJK Jabodebek
OJK resmi melantik Edwin Nurhadi sebagai Kepala OJK Jabodebek pada Kamis (17/4/2025) di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Acara dihadiri pimpinan OJK, Gubernur DKI, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta, dan pimpinan industri jasa keuangan wilayah Jabodebek.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan pentingnya peran Kantor OJK Daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan OJK di tingkat regional.
Mahendra menjelaskan bahwa UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah meningkatkan kompleksitas tugas OJK, sehingga sinergi dengan pemangku kepentingan di daerah sangat penting.
“Keberhasilan kebijakan dan program strategis OJK bergantung pada kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan masyarakat,” ujarnya.
Wacana Perombakan Direksi
Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan kemungkinan perombakan direksi di beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyatakan bahwa Pemprov sedang memantau seluruh BUMD Jakarta.
Hal ini terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi Bank DKI, termasuk kasus transaksi, rebranding, dan rencana IPO.
Namun, Chico juga menyebutkan kemungkinan perombakan direksi di BUMD lainnya.
“Ada kemungkinan perombakan direksi di BUMD lainnya,” ujar Chico di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Chico menjelaskan bahwa pergantian direksi tidak selalu karena masalah, tetapi juga bisa untuk penyegaran.
“Pergantian direksi bisa untuk penyegaran atau reset. Perubahan tentu membutuhkan evaluasi personel,” tuturnya.
Chico juga menyinggung pernyataan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengenai adanya dugaan penunjukan direksi BUMD berdasarkan titipan.
Pemprov menegaskan bahwa praktik tersebut tidak boleh terjadi lagi untuk memastikan tata kelola perusahaan yang sehat dan menempatkan orang yang tepat di posisi kepemimpinan.
“Ke depan, direksi dan komisaris haruslah orang yang memahami bidang usaha perusahaan,” jelasnya.
