Ragamutama.com, Jakarta – Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman Republik Indonesia, menyoroti tajam penurunan drastis harga ayam hidup (livebird) pasca-Lebaran. Menurut perhitungan beliau, kerugian yang diderita para peternak akibat terjun bebasnya harga ayam hidup ini diperkirakan mencapai angka yang mencengangkan, yakni Rp 86,4 miliar setiap minggunya.
Kondisi anjloknya harga ayam hidup ini menjadi keluhan utama para peternak di wilayah Jawa Barat. Data menunjukkan bahwa pada periode 7-11 April 2025, harga ayam hidup berada di kisaran Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per kilogram. Sempat mengalami kenaikan tipis pada 14-16 April 2025 menjadi Rp 13 ribu hingga Rp 14 ribu per kilogram, namun harga tersebut masih jauh di bawah standar. Padahal, sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024, harga acuan penjualan ayam hidup seharusnya berada di rentang Rp 23 ribu hingga Rp 25 ribu per kilogram.
“Jika dibandingkan dengan harga acuan yang ditetapkan, terdapat selisih kerugian yang signifikan, setidaknya Rp 9.000 per kilogram livebird. Dengan populasi 6 juta ekor ayam pada peternak mandiri, dan berat rata-rata per ekor ayam hidup 1,6 kilogram, maka jumlah produksi mencapai Rp 9,6 juta kg per minggu. Dengan demikian, estimasi kerugian yang dialami tiap minggunya mencapai angka Rp 86,4 miliar,” jelas Yeka dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada hari Jumat, 18 April 2025.
Yeka memprediksi bahwa kerugian ini berpotensi terus berlanjut hingga akhir Mei 2025, bahkan dapat mencapai total Rp 691,2 miliar jika tidak ada tindakan intervensi yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, beliau mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan Bapanas, untuk segera melakukan intervensi terhadap harga ayam hidup guna menstabilkan pasar.
Salah satu solusi yang diusulkan oleh Yeka adalah agar pemerintah menyerap kelebihan produksi ayam hidup yang ada untuk dijadikan cadangan pangan nasional. Cadangan ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang digalakkan. Dengan cara ini, kerugian yang dialami peternak dapat diminimalisir secara signifikan.
Selain itu, Yeka juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dengan seluruh pelaku usaha di sektor perunggasan, terutama perusahaan breeding dan feedmill, agar mereka turut berpartisipasi aktif dalam melakukan penyerapan produksi ayam hidup yang berlebih.
Lebih lanjut, Yeka meminta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kompetensi pengawasan mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Setting Hatching Record (SHR) ayam hidup setiap minggu dilaksanakan dengan benar dan tidak melebihi jumlah permintaan yang ada. SHR ayam hidup merupakan sistem pengaturan atau catatan penetasan yang bertujuan untuk mengelola produksi ayam hidup secara efektif.
Menurut Yeka, penyebab utama jatuhnya harga ayam hidup saat ini adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengontrol SHR Day Old Chicken (DOC) atau anak ayam yang baru menetas setiap minggu. Idealnya, pemerintah memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengevaluasi SHR secara cermat, sehingga SHR aktual di lapangan dapat mendekati jumlah permintaan DOC yang sesungguhnya.
“Jumlah permintaan DOC per minggu biasanya berkisar antara 60 hingga 65 juta ekor. Namun, pada bulan Maret 2025, SHR mencapai angka 70 juta ekor per minggu, yang berarti terjadi kelebihan produksi atau oversupply,” ungkap Yeka.
Salah satu faktor yang mendorong peternak maupun pelaku usaha untuk meningkatkan jumlah produksi ayam hidup adalah karena pada bulan Februari 2025, harga DOC sempat mencapai Rp 7.000 hingga Rp 8.500 per ekor. Namun, kondisi ini berbalik drastis saat ini, di mana harga DOC hanya berkisar Rp 500 akibat terjadinya oversupply.
Pilihan Editor: Airlangga Laporkan Progres Negosiasi Tarif dengan AS, Berikut yang Ditawarkan Pemerintah Indonesia
