Menteri Maruarar Panggil Bos Lippo Group Terkait Polemik Meikarta

- Penulis

Jumat, 18 April 2025 - 10:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ragamutama.com, Jakarta – Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUKP), Maruarar Sirait (Ara), berencana memanggil John Riady, pimpinan Lippo Group, terkait permasalahan Meikarta pada pekan mendatang. Ia juga telah melaporkan keluhan para korban Meikarta kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

“Saya telah menyampaikan banyak pengaduan terkait Meikarta, meminta penyelesaian tuntas, dan mendesak pertanggungjawaban,” tegas Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 15 April 2025, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Ara menyatakan akan memanggil John Riady sehubungan dengan masalah yang terjadi di megaproyek Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.

Awalnya, pemanggilan direncanakan pekan ini. Namun, penundaan terjadi karena Riady berada di luar negeri. “Seharusnya minggu ini saya panggil Pak John Riady, pemilik dan pengelola, tetapi beliau meminta izin karena masih di luar negeri. Maka, saya akan memanggilnya minggu depan,” jelas Ara di ruang kerjanya, Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Kamis, 10 April 2025.

Ia menambahkan, “Sebagai menteri, saya tentu akan bertemu langsung dengan pemilik proyek. Saya akan ke Qatar besok. Setelah kembali dari Qatar, saya akan mengatur waktu pertemuan dengan Pak John, karena kita membutuhkan penyelesaian yang cepat,” tambahnya.

Sebelumnya, pada Kamis, 10 April 2025, Kementerian PUKP memfasilitasi pertemuan antara pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) – anak perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk., dengan konsumen yang menuntut ganti rugi. Pengembang memverifikasi dan memvalidasi dokumen konsumen untuk mempercepat proses ganti rugi.

Baca Juga :  Sederet Dampak Pemangkasan Anggaran Rp306 T di Kabinet Prabowo

“Kami dibantu oleh Meikarta dalam memvalidasi data konsumen, sebagai tindak lanjut atas tuntutan konsumen, baik penggantian unit maupun pengembalian dana,” terang Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Kementerian PUKP, Mulyansari, di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 10 April 2025.

Ragamutama.comikarta

Megaproyek Meikarta diluncurkan pada 17 Agustus 2017, menawarkan berbagai kemudahan bagi calon penghuni. Mengutip meikarta.com, kota baru di Cikarang, Kabupaten Bekasi, dekat Jalan Tol Jakarta-Cikampek ini, menawarkan fasilitas lengkap dan teknologi terkini.

Kompleks perumahan ini direncanakan mencakup ratusan gedung pencakar langit, dengan tata kota yang tertata rapi dan nyaman. Presiden Lippo Group, James Riady, memberikan nama Meikarta, gabungan dari “Mei” (nama ibunya) dan “Karta” (kota).

Berdasarkan informasi dari mei-karta.com, pembangunan Meikarta di lokasi strategis antara Jakarta dan Bandung diharapkan dapat mengurangi kepadatan penduduk. Lokasi Meikarta juga berdekatan dengan perusahaan multinasional yang mempekerjakan ratusan ribu karyawan.

Namun, setelah kampanye iklan “Aku Ingin Pindah ke Meikarta” di berbagai stasiun televisi, proses serah terima unit terhambat. Kekecewaan konsumen memunculkan komunitas yang mengadukan masalah ini ke DPR, bahkan hingga ke Presiden Jokowi.

Megaproyek Meikarta (Distrik 1, 2, dan 3) telah terjual kepada ribuan konsumen, tetapi hanya 16.600 unit yang diserahkan. Pada 2020, PT MSU digugat pailit dengan total tagihan Rp 7,015 triliun dari 15.722 kreditur.

Baca Juga :  Isu Reshuffle Menerpa Kabinet Prabowo Usai 100 Hari Kerja

Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat (18 Desember 2020) atau Putusan Homologasi, menetapkan serah terima unit dilakukan bertahap, Maret 2021 hingga 2027.

Corporate Secretary PT Lippo Cikarang Tbk., Veronika Sitepu, sebelumnya menyatakan telah diserahkan sekitar 1.800 unit kepada pembeli.

“Putusan Homologasi menetapkan penyerahan unit dilakukan bertahap hingga tahun 2027,” ujar Veronika dalam keterangan resmi, dikutip dari keterbukaan informasi, Senin 12 Desember 2022.

Proyek ini menuai protes dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, karena masalah perizinan.

Pada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan gratifikasi dari pengembang kepada Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait perizinan lahan. Neneng diduga menerima Rp 13 miliar dari eksekutif Lippo Group, Billy Sindoro. Neneng divonis 6 tahun penjara, sementara Billy 3,5 tahun.

Yudono Yanuar, Annisa Febiola, Han Revanda, Adil Al Hasan, dan Rachael Farahdiba berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Maruarar Sirait Panggil Bos Lippo Group untuk Bahas Penyelesaian Kasus Meikarta

Berita Terkait

Trump Pertimbangkan Kevin Warsh Gantikan Powell di The Fed?
Celios Ungkap Dampak Buruk Swasembada Pangan Prabowo Bagi Lingkungan
Trump Berupaya Gulingkan Jerome Powell dari Jabatan Ketua The Fed?
USTR Apresiasi: Pemerintah Indonesia Sederhanakan Regulasi, Investasi Makin Menarik?
Trump Rombak Sistem PNS AS: Ancaman Pemecatan Massal?
Mafia Beras Mengintai, Kementan Evaluasi Pengalaman Lalu Usai Ditegur Wapres
Trump Hentikan Kenaikan Tarif Impor Barang dari China? Inilah Bocorannya
Sri Mulyani Ungkap Daftar Lengkap Penerima Tukin Dosen

Berita Terkait

Sabtu, 19 April 2025 - 22:55 WIB

Trump Pertimbangkan Kevin Warsh Gantikan Powell di The Fed?

Sabtu, 19 April 2025 - 22:31 WIB

Celios Ungkap Dampak Buruk Swasembada Pangan Prabowo Bagi Lingkungan

Sabtu, 19 April 2025 - 19:47 WIB

Trump Berupaya Gulingkan Jerome Powell dari Jabatan Ketua The Fed?

Sabtu, 19 April 2025 - 16:43 WIB

USTR Apresiasi: Pemerintah Indonesia Sederhanakan Regulasi, Investasi Makin Menarik?

Sabtu, 19 April 2025 - 16:15 WIB

Trump Rombak Sistem PNS AS: Ancaman Pemecatan Massal?

Berita Terbaru

urban-infrastructure

Investor Merapat: Peluang Proyek Tol dan Air Rp160 Triliun di Indonesia

Minggu, 20 Apr 2025 - 00:15 WIB