Rencana penyelenggaraan acara bersepeda yang digagas Gubernur Jakarta, Pramono Anung, bertajuk “SilaturahRide with Mas Pram” menuai respons penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Koalisi Mobilitas Berkelanjutan, yang terdiri dari komunitas sepeda dan pemerhati keselamatan jalan, secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap acara tersebut.
Acara yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 19 April 2025, ini dinilai oleh sejumlah pihak bertentangan dengan semangat mewujudkan kota yang ramah bagi pesepeda. Pasalnya, rute yang dipilih untuk kegiatan tersebut dianggap melanggar peraturan yang berlaku, terutama terkait penggunaan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca.
Komunitas Bike To Work (B2W) Indonesia dan Road Safety Association (RSA) mengungkapkan kekecewaan mereka setelah menghadiri undangan diskusi dari Dinas Perhubungan Jakarta pada 10 April 2025. Undangan tersebut dimaksudkan untuk membahas persiapan acara.
Namun, kedua komunitas tersebut merasa bahwa pertemuan itu bukanlah forum diskusi yang sesungguhnya. Mereka berpendapat bahwa konsep acara, termasuk keputusan untuk melintasi JLNT Casablanca sebanyak dua kali, telah ditetapkan secara final tanpa melibatkan masukan dari berbagai pihak.
“Fokus utama kami adalah keselamatan jalan secara komprehensif dan berkelanjutan. Jika acara ini tetap dilaksanakan, akan tercipta preseden yang kurang baik terkait konsistensi dalam menjaga keselamatan jalan. Pengguna sepeda motor dan pesepeda bisa beranggapan bahwa melintasi JLNT diperbolehkan,” tegas Rio Oktaviano, pendiri RSA, dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Selasa (15/4/2025).
Setelah mengetahui detail rute acara bersepeda tersebut, Koalisi Mobilitas Berkelanjutan secara resmi menyatakan penolakan keras terhadap penggunaan JLNT Casablanca sebagai bagian dari rute. Mereka juga menyayangkan proses perencanaan acara yang dianggap kurang partisipatif dan terkesan elitis.
“Kami mengecam tindakan normalisasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi
panutan,” demikian pernyataan resmi dari koalisi tersebut dalam siaran pers yang diterbitkan pada hari Selasa.
Koalisi juga mengingatkan kembali pernyataan kampanye Pramono Anung yang sebelumnya menekankan bahwa sepeda merupakan simbol kemajuan kota yang berorientasi pada kepentingan manusia. Namun, mereka menilai bahwa rencana acara ini justru mengkhianati janji tersebut karena hanya menampilkan simbolisme tanpa diikuti dengan keteladanan dalam mentaati hukum.
Alfred Sitorus, seorang aktivis dari Koalisi Pejalan Kaki, menegaskan bahwa penolakan ini bukan ditujukan kepada kegiatan bersepeda secara umum, melainkan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang dikemas dalam sebuah acara populis.
“Kami tidak menentang kegiatan bersepeda. Kami menentang segala bentuk pelanggaran hukum yang dikemas dalam gimmick populis. Sebab, ketika hukum dapat dinegosiasikan demi kepentingan simbolik, bukan hanya marka jalan yang rusak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemimpinnya,” jelasnya dalam keterangan pers yang dirilis pada hari Selasa.
Sebagai alternatif solusi, koalisi mendesak Pemerintah Provinsi Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan kota ramah sepeda. Mereka merekomendasikan beberapa langkah konkret, termasuk peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan jalur sepeda, integrasi sistem transportasi, peningkatan edukasi keselamatan, serta pelibatan aktif komunitas dalam proses perencanaan.
Tirto telah berupaya menghubungi Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim (Chico Hakim), pada Rabu (16/4/2025) untuk mendapatkan tanggapan terkait kritik yang dilontarkan oleh koalisi masyarakat sipil ini. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Chico Hakim belum memberikan respons.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta, Syafrin Liputo, juga belum menjawab panggilan telepon dari Tirto pada hari Rabu yang bertujuan untuk meminta keterangan resmi dari pihak Dishub terkait polemik ini.
Sebelumnya, telah diberitakan bahwa sejumlah ruas jalan di Jakarta akan ditutup sementara selama pelaksanaan acara SilaturahRide 2025 yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam acara tersebut, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, direncanakan akan bersepeda bersama sejumlah komunitas sepeda yang ada di Jakarta dalam rangka menjalin silaturahmi Lebaran.
“Akan ada penutupan jalan [selama pelaksanaan SilaturahRide]. Kami akan menerapkan rekayasa manajemen lalu lintas pada hari Sabtu nanti,” ungkap Kadishub Jakarta, Syafrin Liputo, kepada awak media di Balai Kota Jakarta pada Senin (14/4/2025).
Syafrin menjelaskan secara rinci mengenai rute yang akan dilalui oleh Gubernur Pramono Anung dan ratusan pesepeda lainnya yang akan turut serta dalam acara SilaturahRide 2025.
Ia menjelaskan bahwa rombongan pesepeda akan memulai perjalanan dari Balai Kota Jakarta, kemudian melintasi Jalan Thamrin-Sudirman, dan berputar di Bundaran Senayan.
“[Peserta] akan melaksanakan kegiatan bersepeda bersama, dimulai dari Balai Kota, kemudian melewati Merdeka Selatan, MH Thamrin, Sudirman, dan melakukan putaran di Bundaran Senayan,” terang Syafrin.
Setelah berputar di Bundaran Senayan, peserta akan melanjutkan perjalanan ke arah Karet, lalu menuju Jalan Prof. Dr. Hamka, berputar di Underpass Saharjo, dan mengakhiri perjalanan di Balai Kota.
“Dari Bundaran Senayan, peserta akan belok kiri ke arah Karet, kemudian berputar di underpass, dan selanjutnya menuju ke arah timur, naik ke Jalan Prof Hamka. Di ujung Jalan Prof Hamka, peserta akan berputar kembali di Underpass Saharjo, lalu kembali menuju ke barat untuk berputar di Underpass Karet, dan kemudian kembali ke Balai Kota,” urai Syafrin.
- Pramono akan Bangun TOD di Blok M & Bundaran HI Pakai Dana KLB
- Pramono Jamin Tak Ada Orang Titipan di Jajaran Direksi Bank DKI
