Ragamutama.com, Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergulir. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa fase kedua pembangunan IKN telah resmi dimulai. Tahapan penting seperti proses lelang, penyerahan pengelolaan, dan implementasi pekerjaan konstruksi selanjutnya akan segera dikebut.
“Menurut hemat saya, tak ada alasan yang mendasar untuk menghentikan kelanjutan pembangunan IKN,” tegas Basuki, seperti dikutip Tempo dari keterangan resmi Otorita IKN pada Rabu, 16 April 2025. “Presiden terpilih, Bapak Prabowo, juga telah menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi bagian integral dari Proyek Strategis Nasional.”
Pada hari Selasa, 15 April lalu, Otorita IKN menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN. Rapat tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, para konsultan, serta para penyedia jasa konstruksi yang memiliki peran krusial dalam pembangunan IKN. Acara ini bertempat di Ruang Serbaguna Kantor Kemenko 3, yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Basuki menjelaskan bahwa tujuan utama rapat adalah untuk meningkatkan sinergi, mempererat koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan, dan mengevaluasi secara komprehensif seluruh paket pekerjaan infrastruktur yang sedang berjalan.
Dalam kesempatan tersebut, Basuki menekankan bahwa penyelesaian proyek pembangunan IKN ke depan akan dilakukan melalui tata kelola yang terstruktur di bawah koordinasi kementerian terkait. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini juga menegaskan komitmen Otorita IKN, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk melanjutkan proyek yang merupakan warisan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Sebelumnya, Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menyampaikan bahwa pembangunan gedung legislatif dan yudikatif saat ini memasuki tahap finalisasi desain. Setelah proses desain ini selesai, Otorita IKN akan segera memulai proses lelang proyek pembangunan.
“Kami menargetkan proses lelang dapat dimulai sekitar bulan Mei atau Juni 2025,” ujar Troy kepada Tempo pada Rabu, 9 April 2025.
Sejalan dengan ambisi menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan dan politik, Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029.
IKN Kini Terbuka untuk Umum
Meskipun pembangunan IKN masih berlangsung, Otorita IKN telah membuka akses kunjungan bagi masyarakat umum ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Troy menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar masyarakat dapat menyaksikan secara langsung progres pembangunan ibu kota baru.
“Ini merupakan wujud transparansi dalam proses pembangunan IKN,” kata Troy.
Otorita IKN mulai membuka akses kunjungan untuk masyarakat sejak bulan September tahun lalu. Kunjungan ini dibuka setiap hari, mulai pukul 09.00 hingga 17.30 WITA. Titik awal kunjungan adalah Rest Area Nusantara. Dari sana, pengunjung akan difasilitasi dengan bus listrik, kemudian diturunkan di Halte Bus Kemenko 3. Selanjutnya, pengunjung dapat mengunjungi Plaza Seremoni, Galeri UMKM, serta Taman Kusuma Bangsa.
Kunjungan ke IKN tidak dikenakan biaya alias gratis, namun pengunjung wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui aplikasi IKNOW. Troy menambahkan bahwa dalam setiap kunjungan, terdapat petugas dari Otorita IKN, relawan, serta aparat penegak hukum yang bertugas mengatur dan menjaga keamanan.
“Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk pembukaan akses kunjungan ini,” jelas Troy.
Achmad Nur Hidayat, seorang ekonom dan pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, berpendapat bahwa antusiasme masyarakat untuk mengunjungi IKN memang terlihat mengesankan. Namun, ia menilai bahwa pembukaan akses bagi masyarakat, terutama saat proses pembangunan IKN masih berjalan, sebenarnya tidak diperlukan.
“IKN bukanlah sebuah taman rekreasi,” tegas Achmad kepada Tempo, Rabu, 9 April 2025. “Menjadikan KIPP sebagai destinasi wisata liburan, meski hanya sementara, jelas merupakan sebuah penyimpangan dari tujuan awal dan fungsi utama kawasan tersebut.”
Pendiri Narasi Institute tersebut juga berpendapat bahwa pembukaan akses IKN untuk masyarakat tidak dapat dijadikan alasan untuk pengawasan publik terhadap pembangunan IKN. Menurutnya, pengawasan publik yang efektif memerlukan akses terhadap informasi yang relevan, serta mekanisme formal untuk menyampaikan temuan, kritik, dan masukan yang nantinya ditindaklanjuti secara transparan oleh pemerintah.
“Wisata massal di KIPP IKN sama sekali tidak memenuhi kriteria tersebut. Ini lebih menyerupai turisme konstruksi ketimbang partisipasi publik yang substantif,” tegas Achmad.
Apabila Otorita IKN benar-benar ingin melibatkan publik dalam membangun kepercayaan terhadap pembangunan ibu kota baru, Achmad menyarankan adanya cara lain yang lebih bermakna dan konstruktif. Contohnya, dengan menyelenggarakan sesi dengar pendapat publik secara berkala yang menghadirkan data progres yang akurat dan terbuka untuk dikritisi. Selain itu, dapat dibentuk panel pengawas independen yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan perwakilan masyarakat sipil, atau membangun platform digital yang mudah diakses publik untuk mempelajari rencana detail, melihat laporan kemajuan secara real-time, dan memberikan saran atau masukan yang terdokumentasi.
“Partisipasi semacam inilah yang akan memberikan nilai tambah nyata bagi proyek, bukan sekadar keramaian sesaat yang penuh risiko,” pungkasnya.
Pilihan Editor: Boeing Berjanji Akan Libatkan Industri Lokal Jika Indonesia Membeli Jet Tempur F-15EX
