Ragamutama.com, Jakarta – Sebuah inisiatif pelestarian satwa liar yang signifikan akan segera terwujud di Kalimantan Timur. Hashim Djojohadikusumo, tokoh terkemuka, berencana mendirikan pusat suaka khusus bagi orang utan di Pulau Kelawasan. Lokasi strategis pulau ini berada di Teluk Balikpapan, yang kini termasuk dalam wilayah administratif Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyek ambisius ini merupakan kolaborasi erat antara Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD), Otorita IKN, dan Kementerian Kehutanan, menandakan komitmen bersama untuk melindungi spesies ikonik Indonesia ini.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya Pulau Kelawasan sebagai kawasan konservasi mengingat perkembangan pesat IKN. “Pulau Kelawasan, yang terletak strategis dalam cakupan wilayah IKN, menyimpan potensi ekologis yang luar biasa dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang patut dilestarikan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari Kamis, 10 April 2025.
Dalam pernyataan pers yang sama, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa suaka orang utan di Pulau Kelawasan akan berfungsi sebagai rumah jangka panjang bagi orang utan jantan yang tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke habitat aslinya di alam bebas. “Banyak orang utan dewasa yang akan kesulitan bertahan hidup jika dilepasliarkan karena sulit mencari makan. Oleh karena itu, kami berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi orang utan dewasa di alam terbuka, dan Pulau Kelawasan adalah pilihan yang tepat,” jelas Hashim.
Suaka ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dirancang untuk mendukung perilaku alami orang utan. Fasilitas tersebut mencakup shelter sebagai tempat perlindungan, feeding platform untuk penyediaan makanan harian yang dilengkapi dengan kolam air minum, serta feeding plus sebagai area perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan.
Namun, rencana mulia ini tidak luput dari kritik. Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Iqbal Damanik, menyampaikan kekhawatiran bahwa pembangunan suaka ini justru dapat dijadikan justifikasi untuk menggusur habitat alami orang utan yang tersisa di sekitar kawasan IKN. Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan bahwa ekspansi IKN yang terus berlanjut dapat mengancam koridor penting bagi pergerakan orang utan yang memiliki jangkauan jelajah luas.
“Seringkali, pembangunan suaka digunakan sebagai argumen untuk membenarkan perusakan habitat orang utan di Kalimantan, seolah-olah tindakan tersebut diperbolehkan karena keberadaan suaka,” tegas Iqbal saat dihubungi pada Kamis, 10 April 2025.
Iqbal juga menyoroti peran Hashim dalam kerusakan habitat orang utan di Kalimantan. Menurutnya, adik Presiden Prabowo tersebut memiliki sejumlah konsesi yang menyebabkan hilangnya habitat alami orang utan.
“Ini bisa diinterpretasikan sebagai upaya cuci tangan,” ujar Iqbal. “Karena rekam jejak Hashim di Kalimantan Timur tidak bisa dipisahkan dari perusahaan hutan tanaman industri, yang jauh sebelum inisiasi IKN, telah berkontribusi pada kerusakan habitat orang utan.”
Iqbal berpendapat bahwa jika Hashim benar-benar peduli terhadap kesejahteraan orang utan, seharusnya ia fokus pada pemulihan habitat yang telah rusak. “Cara terbaik untuk melindungi orang utan adalah dengan melindungi habitatnya. Dalam konteks Kalimantan saat ini, hal itu menjadi tanggung jawab Hashim untuk melakukan pemulihan,” pungkas Iqbal.
Pilihan Editor: Pembangunan Gedung DPR di IKN akan Dilelang Mei