Ragamutama.com, Jakarta – Sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pemerintah Indonesia telah meluncurkan misi diplomatik tingkat tinggi ke Washington DC. Tujuan utama dari misi ini adalah untuk melakukan lobi intensif dan mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua negara.
Kebijakan tarif yang kontroversial ini, yang dikenal sebagai Reciprocal Tariffs atau tarif timbal balik, dijadwalkan mulai berlaku pada tanggal 9 April 2025. Indonesia, sayangnya, termasuk di antara negara-negara yang akan menghadapi beban tarif yang cukup signifikan, mencapai angka 32 persen.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa tim negosiator tersebut dikirim dengan mandat untuk berunding secara langsung dengan pihak pemerintah AS. “Pemerintah Indonesia secara proaktif mengirimkan tim lobi yang terdiri dari tokoh-tokoh berpengaruh untuk melakukan negosiasi konstruktif dengan pemerintah Amerika Serikat,” jelas Hasan dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari Jumat, 4 April 2025.
Saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan analisis mendalam untuk memahami secara komprehensif dampak dari kebijakan tarif ini terhadap fondasi perekonomian nasional. Sebagai langkah awal yang strategis, upaya penyederhanaan regulasi telah dimulai, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di kancah pasar global.
Sementara itu, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO, Noudhy Valdryno, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan tiga inisiatif besar untuk menghadapi guncangan yang disebabkan oleh kebijakan global, termasuk tarif Trump. Inisiatif tersebut meliputi perluasan jaringan mitra dagang Indonesia, percepatan program hilirisasi sumber daya alam, dan penguatan ketahanan konsumsi dalam negeri.
“Dalam menghadapi tantangan global yang kompleks, termasuk kebijakan tarif baru yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan visi yang tajam dalam memahami dinamika geopolitik. Pemahaman yang mendalam mengenai hubungan internasional dan perdagangan global menjadi aset utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” ungkap Noudhy dalam pernyataan resmi tertulis yang dikeluarkan oleh PCO pada tanggal 3 April 2025.
Dalam pidatonya di Majalengka pada hari Senin, 7 April 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan aktif menjalin negosiasi dengan AS untuk mencapai hubungan dagang yang adil dan setara. “Kita akan mengkomunikasikan keinginan kita untuk membangun hubungan yang baik, hubungan yang adil, hubungan yang setara, dan resiprokal. Oleh karena itu, setiap permintaan yang masuk akal dari mereka akan kita hormati sepenuhnya,” kata Prabowo.
Namun demikian, proses negosiasi ini tidak terlepas dari tantangan diplomatik. Jabatan Duta Besar RI untuk AS masih belum terisi sejak Rosan Roeslani ditarik kembali ke Indonesia pada bulan Juli 2023. Saat ini, Rosan mengemban amanah sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Kekosongan jabatan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi melemahnya komunikasi bilateral antara kedua negara. Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, mendesak agar posisi strategis ini segera diisi oleh figur yang kompeten. “Menurut pandangan saya, situasi ini tidak ideal. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan pemilihan figur yang tepat untuk mengisi kekosongan ini,” tegasnya.
Presiden Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal pada tanggal 2 April 2025, dengan target sejumlah negara di kawasan Asia. Indonesia dan Taiwan dikenakan tarif sebesar 32 persen, sementara Singapura hanya 10 persen, dan Kamboja menghadapi tarif yang paling tinggi. Dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, alasan utama pengenaan tarif impor terhadap Indonesia adalah tarif etanol yang tinggi dan kebijakan parkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh jajaran kabinet untuk merumuskan strategi komprehensif dalam menghadapi dampak dari tarif impor tersebut. Langkah-langkah yang akan diambil mencakup deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), menjaga daya saing ekspor, dan menarik investasi asing.
Airlangga menambahkan bahwa produk-produk ekspor utama Indonesia yang diperkirakan akan terkena dampak signifikan antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, udang, dan berbagai produk perikanan laut. Pemerintah akan melakukan perhitungan cermat terhadap dampak langsung tarif ini terhadap sektor-sektor tersebut dan berupaya untuk memitigasi dampaknya. “Upaya ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
“Pemerintah akan terus menjalin komunikasi yang intensif dengan Pemerintah AS di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC,” tegasnya. Airlangga juga menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar Rupiah, serta memastikan likuiditas valas tetap terjaga dengan baik.
Eka Yudha Saputra dan Ilona Estherina turut berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.
Pilihan editor: Ragamutama.comnggarisbawahi Dampak Kebijakan Tarif Trump terhadap Pasar Uang Global
