Ragamutama.com, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, sebagai ketua satuan tugas (Satgas) untuk pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Inisiatif ini menargetkan pembentukan Kopdes di seluruh Indonesia, mencakup antara 70 ribu hingga 80 ribu desa.
“Saya menerima amanah yang sangat penting, ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk memimpin Satgas pembentukan Kopdes Merah Putih,” ungkap Zulhas saat memberikan keterangan di kantornya, Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 8 April 2025.
Zulhas menjelaskan bahwa pendanaan untuk pembentukan Kopdes ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan utama dari Kopdes adalah untuk memajukan perekonomian di tingkat desa dan menghubungkan potensi desa secara langsung dengan kebutuhan perkotaan.
“Kami berharap dalam beberapa bulan ke depan, proses ini dapat kami rampungkan. Sumber pendanaan sudah jelas, yakni dari APBN dan APBD, dengan target pembangunan di 70 ribu hingga 80 ribu desa,” imbuh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Menurut Zulhas, distribusi kebutuhan desa dari perkotaan sebaiknya dilakukan secara langsung oleh Kopdes. Hal ini bertujuan untuk memotong rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien.
“Dengan demikian, kita dapat memangkas peran para tengkulak yang seringkali merugikan petani. Kopdes ini akan mencakup berbagai layanan, seperti koperasi simpan pinjam, penyediaan sembako, serta pembelian hasil panen seperti gabah dan jagung,” jelasnya.
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan keputusan strategis yang diambil oleh Prabowo untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Keputusan ini diambil setelah Prabowo mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih pada hari Senin, 3 Maret 2025.
Diharapkan, keberadaan koperasi desa ini dapat mengatasi masalah-masalah krusial seperti rantai distribusi yang berbelit, keterbatasan akses modal, dan dominasi middleman yang seringkali menekan harga hasil pertanian dan produk desa.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, yang turut hadir dalam rapat tersebut, memperkirakan bahwa dibutuhkan anggaran minimal Rp 350 triliun sebagai modal awal. Ia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 70 hingga 80 ribu koperasi desa di seluruh wilayah Indonesia dalam satu tahun.
Budi Arie menyebutkan bahwa setiap desa diperkirakan membutuhkan modal antara Rp 3 hingga 5 miliar per tahun. “Namun, angka tersebut akan disesuaikan berdasarkan hasil asesmen di masing-masing daerah,” ujarnya di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, pada hari Kamis, 6 Maret 2025.
Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Gema Takbir Menolak Penggusuran di Pulau Rempang
