Ragamutama.com, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengambil keputusan untuk memperpanjang penerapan pola kerja fleksibel, atau yang dikenal sebagai flexible working arrangement (FWA), hingga hari Selasa, 8 April 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan berbagai pihak terkait.
Perpanjangan FWA ini berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Detail mengenai perpanjangan ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2025 yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2025.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama periode arus balik Lebaran 2025 atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Selain itu, perpanjangan FWA bertujuan untuk menjaga tingkat produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
“Tujuan kami adalah memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal dan mobilitas masyarakat selama arus balik tetap terjamin keamanannya dan kenyamanannya. Penyesuaian pola kerja ini dilakukan dengan mengedepankan fleksibilitas, namun tetap memastikan bahwa kualitas layanan tetap terjaga,” ujar Rini dalam keterangannya di Jakarta, pada hari Jumat, 4 April 2025.
Melalui SE Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2025, Rini menginstruksikan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur implementasi FWA sesuai dengan karakteristik tugas masing-masing. Ia menekankan bahwa penyesuaian ini harus mempertimbangkan akuntabilitas, kemampuan pengukuran kinerja, dan tidak boleh mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pelayanan publik yang sifatnya esensial dan melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat diharapkan untuk tetap beroperasi dengan pengaturan jadwal kerja yang efisien dan proporsional. Lebih lanjut, ia mengharapkan agar setiap instansi menyiapkan petugas pelayanan yang memadai serta sistem pendukung berbasis teknologi informasi, sebagaimana yang telah diterapkan selama periode arus mudik Lebaran.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antarpimpinan instansi dalam mengelola tugas selama periode arus balik. “Pelayanan publik adalah representasi dari pemerintah. Momen arus balik menjadi kesempatan nyata bagi kita untuk menunjukkan bagaimana kita dapat menjaga kualitas pelayanan sambil memberikan fleksibilitas kepada ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana keberhasilan yang telah dicapai selama arus mudik,” tutur Rini.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta memantau kualitas pelayanan publik melalui kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Selain itu, ia berharap masyarakat dapat berkontribusi aktif dengan berpartisipasi dalam survei kepuasan.
Sebelumnya, Rini telah menerbitkan SE Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur implementasi FWA selama empat hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam SE tersebut, ASN diperbolehkan untuk memanfaatkan skema kerja fleksibel mulai hari Senin, 24 Maret hingga Kamis, 27 Maret 2025.
Pilihan Editor: Berlakukan FWA pada 8 April 2025, Kemenpan RB: Bukan Tambahan Hari Libur
